MediaMerdeka.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengaktifkan Undang-Undang Produksi Pertahanan (DPA) demi memaksa korporasi militer swasta mempercepat pembuatan senjata. Langkah drastis ini diambil setelah perang bersama Iran menguras habis cadangan amunisi strategis milik Pentagon.
Melalui dokumen resmi yang ditandatangani masih belum lama ini, Trump menegaskan situasi keamanan dalam negeri sedang berada di titik yang mengkhawatirkan. Sektor manufaktur dinilai lambat dalam merespons kebutuhan militer yang mendesak.
“Secara khusus, hambatan sistemik dalam basis industri amunisi, termasuk kapasitas produksi yang terbatas, rantai pasokan yang rapuh, ketergantungan jangka panjang, dan kemacetan produksi terkait, dapat mengganggu kemampuan Amerika Serikat demi memproduksi, mempertahankan, dan memperluas ketersediaan amunisi, rudal, dan peralatan yang diperlukan demi pertahanan nasional,” tulis dokumen yang dikirimkan kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth tersebut.
Keputusan Trump mengintervensi korporasi swasta ini mencerminkan kecemasan mendalam di internal Gedung Putih. Selain perang bersama Iran, keterlibatan AS dalam memasok persenjataan ke Gaza dan Ukraina turut memperparah kekosongan gudang senjata mereka.
Pentagon sebenarnya telah lama mengkhawatirkan kelambatan industri domestik dalam memproduksi senjata secara cepat. Perang terbaru di Timur Tengah menciptakan kecemasan tersebut menjadi kenyataan pahit setelah ribuan rudal utama habis terpakai.
Saat berbicara di KTT G7 Prancis, Trump blak-blakan mengenai brutalnya hari-hari terakhir pertempuran yang menguras anggaran negara. Penggunaan bom dalam skala masif menjadi beban berat untuk finansial Amerika.
“Ini juga mahal, setahu saya, di samping hal lainnya,” ujar Trump.
Di sisi lain, aparatur negara tinggi militer AS terkesan menutupi kepanikan internal ini di hadapan publik. Menteri Pertahanan Pete Hegseth bahkan sempat membantah adanya ancaman kelangkaan logistik perang tersebut.
“sebuah cerita rekayasa yang ingin dijajakan oleh media,” sebut Hegseth saat diwawancarai CBS News mengenai isu krisis senjata.
Namun, data rahasia yang dianalisis oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperlihatkan kondisi yang bertolak belakang. Amerika Serikat dilaporkan telah menghabiskan hampir separuh dari total pasokan rudal pertahanan udara terbaik mereka, termasuk sistem Patriot dan THAAD.
Keterbatasan ini dinilai amat berbahaya untuk posisi geopolitik Amerika di wilayah lain. Kekosongan inventaris ini membutuhkan waktu bertahun-tahun demi dapat pulih bagaikan sedia kala.
“Pengeluaran amunisi yang tinggi telah menciptakan jendela kerentanan yang meningkat di Pasifik barat,” kata Mark Cancian, pensiunan Kolonel Korps Marinir AS. “Akan memakan waktu 1 hingga 4 tahun demi mengisi kembali persediaan ini dan sejumlah tahun setelah itu demi memperluasnya ke tempat yang sewajibnya.”
Perintah baru Trump yang keluar pada 11 Juni ini menginstruksikan Hegseth demi dalam waktu dekat membentuk komite penasihat khusus. Komite ini bertugas menyusun rencana aksi sukasiat bersama korporasi swasta demi kepentingan pertahanan nasional.
Semasih belum konflik bersama Iran pecah, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine sebenarnya telah memperingatkan risiko penipisan stok ini. Namun, peringatan tersebut tampaknya terlambat diantisipasi oleh rantai pasok industri.
More Read
Trump sendiri dikenal tidak segan menekan para bos industri militer apabila performa mereka mengecewakan. Awal pada tahun ini, ia bahkan mengancam akan memangkas gaji eksekutif korporasi yang tidak berhasil mengirimkan pesanan tepat waktu.
Undang-Undang Produksi Pertahanan merupakan regulasi era 1950-an yang menyerahkan wewenang penuh kepada kepala negara demi mengendalikan sektor industri sipil demi urusan keamanan. Pemerintah memiliki hak memprioritaskan kontrak militer di atas kepentingan komersial lainnya.
Aturan darurat ini bukan pertama kalinya digunakan oleh Trump dalam masa pihak pemerintahannya. Pada periode pertamanya, ia memakai undang-undang ini demi mempercepat produksi ventilator selama pandemi Covid-19, serta menggenjot penambangan mineral domestik.
More Read
Mantan Presiden Joe Biden juga sempat memakai instrumen hukum yang sama demi mempercepat proyek teknologi energi bersih. Kini, regulasi warisan Perang Dingin tersebut kembali menjadi senjata utama Trump demi mengisi kembali ruang penyimpanan amunisi Amerika yang kosong.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
