MediaMerdeka.com – Parlemen India menyerahkan ultimatum tiga hari kepada CEO Meta Mark Zuckerberg demi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Sikap tegas ini dipicu tindakan Facebook yang membatasi unggahan video Perdana Menteri Narendra Modi.
Komite Parlemen Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi menilai pembatasan konten tersebut sebagai bentuk penyerangan terhadap nilai demokrasi. Lembaga yang dipimpin Nishikant Dubey itu mengecam keras penyensoran terhadap pemimpin negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa.
Konflik bermula ketika sistem Meta mendadak membatasi video pengarahan Modi kepada para pelajar terkait skandal kebocoran soal ujian nasional. Insiden peretasan akses informasi publik pada 23 Juli lalu ini langsung memicu kemarahan publik serta aparatur negara pihak pemerintah.
Dikutip dari Sputnik, Meta sebenarnya telah memulihkan video tersebut serta mengklaim adanya gangguan teknis pada sistem otomasi mereka. Manajemen raksasa media sosial tersebut juga menegaskan penyesalan mendalam atas kekhilafan yang terjadi.
Namun, Keaparatur negara kementerianan Elektronika dan Teknologi Informasi India menepis mentah-mentah alasan pembelaan diri dari pihak pengelola platform. Pemerintah menganggap penjelasan tertulis yang dikirimkan manajemen Meta amat tidak memuaskan.
Pemerintah India kini menyiapkan sanksi terberat apabila Zuckerberg mengabaikan batasan waktu permohonan maaf tersebut. Pihak berwenang mengancam bakal mencabut status Safe Harbor yang selama ini melindungi Meta dari jerat hukum atas konten pengguna.
Pencabutan jaminan kekebalan hukum ini berpotensi menyeret perwakilan resmi Meta di India ke ranah pidana. Langkah drastis tersebut diambil demi menegaskan kedaulatan hukum digital negara terhadap korporasi global.
Semasih belum tenggat waktu ini ditetapkan, jajaran eksekutif Meta telah dipanggil menghadap parlemen demi menyerahkan keterangan langsung. Pemanggilan tersebut sekaligus menuntut komitmen korporasi dalam membasmi penyebaran konten ilegal dan pornografi anak.
Pemerintah India memang telah sejumlah kali melayangkan surat teguran formal terkait standar moderasi konten yang diterapkan Meta. Ketegangan berulang ini memperlihatkan semakin ketatnya pengawasan negara terhadap operasional platform digital asing.
Kasus pemblokiran konten Kepala Negara ini menjadi puncak ketegangan antara Pemerintah India dan raksasa teknologi asal Amerika Serikat. Skandal kebocoran soal ujian nasional sendiri merupakan isu sensitif yang tengah menjadi perhatian publik India.
Ketentuan Safe Harbor dalam aturan hukum internet India selama ini menjadi benteng utama penyedia platform dari gugatan hukum pihak ketiga. Pencabutan perlindungan ini akan menjadi preseden baru untuk regulasi media sosial di kawasan Asia Selatan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
