MediaMerdeka.com – Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan militer Israel demi memperluas wilayah pendudukan hingga mencakup 70 persen teritori Gaza. Langkah agresif ini mengancam keberlangsungan kesepakatan damai dan mempersempit ruang hidup masyarakat sekitar Palestina.
Pencaplokan sepihak tersebut memicu kekhawatiran mendalam atas pemuntukan wilayah Gaza secara permanen. Blokade yang kian ketat berisiko mengisolasi jutaan masyarakat sekitar sipil di zona yang terus mengecil.
Peta militer memperlihatkan bahwa kendali penuh Israel atas jalur pesisir ini telah merusak peta jalan perdamaian global. Komunitas internasional kini menyikapi kebuntuan dalam mencegah aneksasi yang makin masif.
“Kita kini berada di 60 persen wilayah Jalur Gaza. Kita tadinya berada di 50 persen. Kita bergerak ke 60 persen,” kata Netanyahu dikutip dari CNN dikutip Jumat (29/5/2026).
Ia mengimbuhkan, “Arahan saya merupakan bergerak demi mengambilnya langkah demi langkah—pertama-tama 70 persen. Mari kita mengawali bersama itu.”
Perluasan wilayah ini memaksa sekitar 2 juta masyarakat sekitar Palestina berdesakan di sisa teritori yang hancur. Kondisi tersebut memicu krisis kemanusiaan yang jauh makin ekstrem di dalam wilayah kantong.
Padahal, kesepakatan gencatan senjata semasih belumnya membatasi posisi militer Israel cuma di angka 53 persen wilayah. Hamas menuduh Tel Aviv sengaja memanipulasi batas geografis demi memperkuat cengkeraman kekuasaan.
Hamas menegaskan tindakan tersebut “merupakan pelemahan yang nyata dan terus-menerus terhadap perjanjian gencatan senjata, pelanggaran serius terhadap ketentuan-ketentuannya, dan upaya terbuka demi memaksakan fakta baru di lapangan bersama kekerasan, bersama tujuan memperkuat kendali militer atas Jalur Gaza dan merusak peluang nyata demi menstabilkan situasi atau menyukseskan upaya deeskalasi.”
Di sisi lain, proses pelucutan senjata yang macet menjadi alasan Israel menahan penarikan pasukannya. Ketidaktentuan pengiriman pasukan keamanan internasional memperkeruh kebuntuan diplomasi di lapangan.
Utusan diplomatik Nickolay Mladenov memperingatkan adanya risiko pemisahan wilayah secara permanen apabila pembicaraan damai tidak dalam waktu dekat maju. Garis batas sementara dikhawatirkan berubah menjadi tembok pembatas yang kokoh.
Mladenov mengakui realitas kelam di lapangan saat “masyarakat sekitar sipil masih terbunuh” dan “keluarga hidup dalam ketakutan” akibat serangan udara. Korban jiwa dari pihak masyarakat sekitar sipil terus berjatuhan di tengah situasi gencatan senjata yang rapuh.
Otoritas kesehatan Palestina mencatat ratusan nyawa melayang sejak kesepakatan damai formal mengawali diberlakukan. Operasi militer Israel terus menyasar tokoh-tokoh kunci sayap militer Hamas secara berturut-turut.
Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan komitmennya demi mengejar seluruh pihak yang terlibat dalam serangan masa lalu. Sikap keras ini memperkecil peluang diplomasi damai dalam waktu dekat.
“Kami berjanji demi melenyapkan seluruh orang yang memimpin pembantaian 7 Oktober, dan itulah yang akan dilakukan: mereka seluruh dijatuhi hukuman mati di mana saja,” tulis Katz.
Ketegangan terbaru ini berakar pada perjanjian gencatan senjata Oktober 2025 yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Perjanjian tersebut awalnya mematok batas demarkasi kuning demi memisahkan kedua kekuatan.
Namun, implementasi rencana damai yang didorong Donald Trump ini mandek akibat kedua pihak saling tuduh menjalankan pelanggaran. Kini, masa depan pembentukan pasukan keamanan internasional di Gaza masih berada dalam ketidaktentuan total.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
