MediaMerdeka.com – Polda Metro Jaya bakal menjalankan pengalihan arus lalu lintas sebagai dampak aksi demonstrasi yang akan dilakukan sejumlah kalangan akademisi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengimbau masyarakat sekitar yang beraktivitas di sekitar Bundaran HI dan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, demi mencari jalur alternatif.
“Terkait tentang situasi arus lalu lintas apabila ada kepadatan arus lalu lintas, dan kami jamin rekayasa lalu lintas sifatnya situasional,” kata Budi di Polda Metro Jaya, Selasa (18/8/2026).
Budi menerangkan pengalihan arus lalu lintas bakal dilakukan secara situasional apabila kondisi lalu lintas dinilai telah cukup padat. Hingga pada saat ini, rekayasa lalu lintas tersebut masih belum ditetapkan sejak awal.
“Pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional. Jadi bukan itu telah ditetapkan di awal, lantaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya amat memprioritaskan kegiatan dan aktivitas masyarakat sekitar lainnya,” jelasnya.
Semasih belumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) berencana menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI pada Selasa (18/8/2026).
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof, menyebutkan aksi turun ke jalan tersebut bukan demi merayakan kemerdekaan, melainkan mempertanyakan kemerdekaan bagaikan apa yang sedang dirayakan pada saat ini.
“Kami turun ke jalan bukan demi merayakan, tapi demi bertanya, kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Athof dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/8/2026).
Saat ini, ia merasa kedaulatan negara digadaikan lewat perjanjian dagang yang tunduk pada kepentingan asing, sementara di dalam negeri sendiri suara rakyat dibungkam dan pemuda-pemudi ditangkap sewenang-wenang.
Ia juga mempertanyakan soal keadilan ketika hukum cuma tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Baginya, pada saat ini kemakmuran cuma menjadi ilusi ketika lapangan kerja langka, pendidikan dan kesehatan gratis yang dijanapabilan konstitusi tak kunjung hadir, sementara kekayaan negeri ini menumpuk di segelintir tangan.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” tegasnya.
Athof menyebutkan pihak pemerintahan Prabowo-Gibran telah memperlihatkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, namun lupa menegakkannya.
“Republik yang dijanapabilan berdaulat, adil, dan makmur, kini justru direduksi jadi slogan tahunan tanpa substansi. Aparat makin sibuk mengamankan kekuasaan ketimbang mengamankan hak rakyat demi didengar,” ujarnya.
More Read
Ia juga mengimbau maaf kepada masyarakat sekitar Jakarta apabila dalam aksi tersebut lalu lintas menjadi macet akibat kerumunan massa. Namun, untuknya, kemacetan yang cuma terjadi dalam hitungan jam tidak sebanding bersama kemacetan struktural, lapangan kerja, dan keadilan yang dipaksakan.
Dalam aksi tersebut, sedikitnya ada delapan tuntutan yang disampaikan kalangan akademisi, di antaranya:
- Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri;
- Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- Wujudkan reforma agraria sejati;
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM;
- Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP;
- Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah;
- Tetapkan status bencana nasional demi daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana;
- Hentikan represifitas dan intervensi aparat TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
