Dukungan Dini Parpol untuk Prabowo 2029: Komitmen Nyata atau Cari Aman?

Doli lalu menegaskan bahwa Golkar telah menentukan arah dukungan demi Pilpres 2029. Namun, keputusan mengenai sosok cawapres masih belum menjadi pembahasan partai.

Menurutnya, penentuan pendamping capres umumnya dilakukan menjelang pendaftaran dan dibicarakan bersama partai-partai koalisi. Untuk pada saat ini, Golkar memilih berfokus mendukung jalannya pihak pemerintahan.

“Sejak akhir 2024, posisi Golkar telah jelas. Untuk Pilpres 2029, calon kami merupakan Pak Prabowo,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (9/10/2026).

Ia mengimbuhkan, pembahasan cawapres biasanya dilakukan menjelang pendaftaran capres dan cawapres.

Sikap serupa disampaikan PAN melalui Wakil Ketua Umumnya, Viva Yoga Mauladi. Ia menegaskan dukungan partainya kepada Prabowo demi Pilpres 2029 bukan hal baru.

Menurut Viva, komitmen itu telah disampaikan sejak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN pada 2025.

PKB juga menegaskan dukungan demi Prabowo kembali maju. Wakil Ketua Umum PKB Faisol Riza bahkan menegaskan komitmen partainya bersama ungkapan yang makin kuat.

“PKB 100 persen, bahkan 1000 persen mendukung pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2029,” ujar Faisol.

Ia menilai Prabowo layak diberi kesempatan memimpin Indonesia selama dua periode lantaran sejumlah program pihak pemerintahannya dinilai berjalan baik.

“Kalau PKB mendukung Prabowo, tentu ada sejumlah alasan untuk dia demi memimpin kembali,” katanya.

Dari kubu Gerindra, dukungan partai-partai lain disambut positif.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyebut keinginan agar Prabowo memimpin selama dua periode juga datang dari akar rumput partainya.

“Aspirasi dari akar rumput kader Gerindra juga menginginkan Pak Prabowo dua periode,” kata Sugiat kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).

Adapun mengenai sosok cawapres, Gerindra memiliki mekanisme tersendiri. Keputusan akhir mengenai pendamping Prabowo berada di tangan sang kepala negara.

NasDem, PKS, dan Demokrat Belum Menentukan Sikap

Tidak seluruh partai memilih menyampaikan dukungan sejak dini. NasDem, PKS, dan Partai Demokrat masih menahan keputusan mengenai arah dukungan pada Pilpres 2029.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyebutkan partainya pada saat ini masih berfokus mengawal jalannya pihak pemerintahan. NasDem juga memilih menunggu tahapan resmi pemilu semasih belum menentukan sikap politik demi periode berikutnya.

Di PKS, keputusan mengenai dukungan capres dan cawapres merupakan kewenangan Majelis Syuro. Sekretaris Jenderal PKS M Kholid menyebutkan sikap resmi partainya pada saat ini merupakan menyukseskan pihak pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan.

Adapun mengenai kontestasi 2029, PKS masih menunggu arahan makin lanjut dari pimpinan tertinggi partai.

Partai Demokrat juga masih belum membicarakan secara resmi arah dukungan politik demi Pilpres 2029, termasuk kebarangkalian kembali mengusung Prabowo.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai kontestasi tersebut masih cukup jauh. Apalagi, regulasi pemilu masih dalam proses pembahasan.

“2029 masih cukup waktu. Undang-undangnya saja masih proses revisi. Kami makin fokus mengawal program kerja Presiden Prabowo,” tegasnya.

Kalkulasi Demokrat dan Peluang AHY

Di antara partai yang masih belum menentukan sikap, Demokrat memiliki kepentingan tersendiri yang perlu diperhitungkan, yakni posisi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam peta politik 2029.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai sikap hati-hati Demokrat tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi mengenai peluang politik AHY.

Demokrat, menurutnya, tidak cuma perlu mempertimbangkan siapa capres yang akan didukung, namun juga posisi yang hendak diperjuangkan untuk ketua umumnya.

“Golkar, PKB, dan PAN telah makin dulu menegaskan dukungan kepada Prabowo. Demokrat bagaikannya punya kalkulasi sendiri, terutama soal posisi AHY. Apakah didorong sebagai capres, cawapres, atau mengambil strategi lain?” ujar Arifki kepada MediaMerdeka.com.

Arifki menerangkan, dukungan makin awal kepada Prabowo tidak otomatis menciptakan sebuah partai memperoleh posisi cawapres.

Sebaliknya, partai yang masih belum menentukan sikap juga masih memiliki ruang demi bernegosiasi, bergantung pada dinamika dan konsolidasi politik yang terbentuk.

“Mendukung Prabowo dan memperjuangkan posisi AHY merupakan dua persoalan berbeda. Demokrat perlu menjaga hubungan bersama pihak pemerintah sekaligus mengonfirmasi kepentingan partainya masuk dalam pembicaraan menuju 2029,” katanya.

Jika Demokrat ingin mendorong AHY sebagai pendamping Prabowo, ada sejumlah hal yang perlu diperhitungkan. Salah satunya merupakan nilai tambah yang dapat dibawa AHY untuk pasangan tersebut, mengawali dari dukungan politik hingga jangkauan pemilih.

Kesamaan latar belakang militer antara AHY dan Prabowo juga menjadi faktor yang dapat masuk dalam pertimbangan komposisi kepemimpinan.

“Kalau AHY masuk bursa cawapres, yang wajib dihitung merupakan nilai tambahnya, baik dari sisi dukungan politik maupun jangkauan pemilih,” ujarnya.

Arifki mengimbuhkan, persaingan memperebutkan posisi cawapres masih terbuka.

Perubahan aturan pemilu, termasuk wacana penghapusan ambang batas pencalonan kepala negara atau kepala negaratial threshold, juga berpotensi memengaruhi strategi partai politik.

Karena itu, masih belum adanya keputusan Demokrat tidak serta-merta memperlihatkan bahwa partai tersebut menjauh dari Prabowo. Sikap menunggu dapat menjadi untukan dari upaya mempertahankan ruang negosiasi sembari menghitung peluang politik AHY.

“Pertaruhan Demokrat bukan sekadar mendukung atau tidak mendukung Prabowo. Yang penting merupakan posisi AHY dalam peta politik 2029,” katanya.

Mengapa Dukungan Diberikan Sejak Dini?

Mengapa Golkar, PAN, dan PKB telah menegaskan dukungan kepada Prabowo, padahal Pilpres 2029 masih belum dekat dan komposisi pasangan calon masih belum ditentukan?

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai pernyataan dukungan tersebut masih belum dapat diperlakukan sebagai komitmen yang mengikat.
Menurutnya, sejauh ini dukungan yang disampaikan partai-partai itu masih berada pada ranah komunikasi politik, bukan deklarasi resmi pencalonan.

“Dukungan itu masih belum dapat sepenuhnya dipercaya lantaran masih belum ada deklarasi resmi. Untuk sementara, ini baru komunikasi politik yang menyenangkan Presiden,” ujar Efriza kepada MediaMerdeka.com.

Ia mengingatkan bahwa kesepakatan politik yang dibangun semasih belum pemilu masih dapat berubah. Efriza mencontohkan dinamika menjelang Pilpres 2024, ketika PKB dan Gerindra sempat membentuk koalisi semasih belum PKB akhirnya berpindah dukungan.

“Menjelang Pemilu 2024, PKB dan Gerindra telah berkoalisi, namun akhirnya PKB meninggalkan koalisi itu. Apalagi kini baru sebatas ucapan,” tegasnya.

Menurut Efriza, dukungan dini dapat dibaca sebagai cara partai-partai menjaga hubungan bersama Presiden Prabowo sekaligus memperlihatkan bahwa mereka tetap berada dalam barisan pendukung pihak pemerintah.

Sikap tersebut juga berpotensi membuka ruang negosiasi demi kepentingan politik mereka.

“Dukungan ini memberi kesan bahwa partai-partai solid bersama pihak pemerintah dan loyal kepada Presiden Prabowo,” jelasnya.

Ia mengaitkan kalkulasi tersebut bersama dinamika pembentukan dan perubahan struktur pihak pemerintahan, termasuk perombakan kabinet.

Dalam pandangannya, dukungan politik dapat menjadi salah satu cara demi menjaga akses terhadap pusat kekuasaan dan memperjuangkan posisi strategis di pihak pemerintahan.

“Partai-partai tentu menginginkan mendapat posisi strategis. Reshuffle ketujuh, misalnya, memberi keuntungan untuk PAN dan Golkar setelah menyerahkan dukungan. Hal serupa dapat saja dipikirkan PKB,” katanya.

Keuntungan Politik dan Ujian Soliditas Koalisi

Efriza menilai dukungan dari Golkar, PAN, dan PKB makin mencerminkan kalkulasi politik jangka pendek daripada komitmen jangka panjang demi Pilpres 2029.

“Dukungan dini ini makin bagaikan strategi mempertahankan posisi dalam pihak pemerintahan, menjaga akses komunikasi, dan memperkuat daya tawar,” kata Efriza.

Ia menilai langkah tersebut makin berkaitan bersama kepentingan praktis partai dalam menjaga posisi di pihak pemerintahan.

“Jadi, kepentingannya makin pragmatis dan jangka pendek, bukan sepenuhnya lantaran kepentingan rakyat,” ujarnya.

Meski demikian, dukungan yang disampaikan secara terbuka masih belum cukup demi menyimpulkan bahwa koalisi pihak pemerintahan telah solid menyikapi Pilpres 2029. Menurut Efriza, soliditas perlu dilihat dari konsistensi tindakan partai, bukan cuma pernyataan elite.

“Apakah ini bentuk soliditas koalisi? Saya kira masih belum. PAN, Golkar, dan PKB tidak senantiasa satu kata antara pernyataan dan tindakan,” tegasnya.

Ia menerangkan bahwa koalisi yang solid semestinya memiliki agenda yang sejalan, konsisten mendukung kebijakan yang telah disepakati, serta mampu menjaga kerja sama ketika menyikapi perbedaan kepentingan.

Soliditas wajib dibuktikan melalui kesamaan agenda dan konsistensi dukungan. Kenyataannya, partai-partai ini masih belum sepenuhnya solid bersama Prabowo.

Ketika Pilpres 2029 Mulai Dibicarakan, Bagaimana bersama Tanggung Jawab Partai?

Selain soal strategi dan daya tawar, Efriza juga menyoroti dimensi etika dari dukungan yang disampaikan jauh semasih belum tahapan pemilu dimengawali.

Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab demi mengawal kebijakan pihak pemerintah secara objektif. Jika dukungan terhadap kepala negara makin didorong kepentingan mempertahankan akses kekuasaan, fungsi pengawasan partai berisiko terpengaruh oleh kalkulasi politik.

“Jika dukungan makin didorong kepentingan akses kekuasaan, objektivitas partai dalam mengawal pihak pemerintah dapat tergeser,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa agenda pemilu masih berjarak sejumlah tahun. Karena itu, partai semestinya tidak cuma sibuk menghitung peluang pencalonan, namun juga mengonfirmasi janji politik dan program pihak pemerintah berjalan sesuai kepentingan masyarakat sekitar.

“Pemilu masih sekitar tiga tahun lagi. Partai sewajibnya tidak terlalu dini terjebak dalam kalkulasi pencalonan dan melupakan tanggung jawab kepada rakyat,” jelasnya.

Pada akhirnya, kata Efriza, persoalannya bukan semata-mata apakah dukungan kepada Prabowo disampaikan terlalu cepat. Yang makin penting merupakan apa yang mendasari dukungan tersebut: evaluasi atas kinerja pihak pemerintahan dan kesamaan agenda kebijakan, atau kepentingan menjaga hubungan bersama pusat kekuasaan.

“Yang penting bukan cepat atau lambatnya dukungan, melainkan dasar dukungan itu. Apakah lantaran evaluasi kinerja atau demi mempertahankan akses kekuasaan? Perkiraannya, yang terakhir,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini