MediaMerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi ke-22 sepanjang 2026 tersebut berkaitan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya OTT tersebut saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
“Benar,” kata Setyo.
Setyo menyebutkan, sejumlah pihak telah diamankan dan kini tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.
“Ada sejumlah pihak yang telah diamankan, dan sedang dimintai keterangan,” katanya.
Namun, Setyo masih belum merinci identitas maupun jabatan pihak-pihak yang ditangkap. Ia menyebut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo akan menyampaikan informasi makin lanjut mengenai operasi tersebut.
“Untuk detail siapa-siapa yang diamankan, nanti Jubir akan menyerahkan keterangan,” ujarnya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam demi menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut sesuai bersama ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
OTT ke 22
OTT terkait BNPB ini menjadi operasi tangkap tangan ke-22 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Semasih belumnya, lembaga antirasuah itu telah menangani sejumlah kasus melalui operasi serupa yang menyasar berbagai instansi pihak pemerintahan, mengawali dari perpajakan, kepabeanan, hingga pihak pemerintah daerah.
Pada Januari 2026, KPK menggelar OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Keaparatur negara kementerianan Keuangan. Dalam operasi tersebut, delapan orang ditangkap pada 9–10 Januari.
Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam dua OTT terpisah.
Pada Februari, operasi KPK menyasar sejumlah aparatur negara, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan.
Memasuki Maret, KPK menangkap tiga kepala daerah dalam operasi terpisah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Pada April, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Setelah tidak menggelar OTT sepanjang Mei, KPK kembali menjalankan serangkaian operasi pada Juni, termasuk yang berkaitan bersama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat sekitaran Silmy Karim, Bupati Muara Enim Edison, serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Pada Juli, KPK menjalankan empat OTT yang menyasar sejumlah pihak, termasuk Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
More Read
Selanjutnya, pada Agustus, KPK menggelar OTT terhadap jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Pada September, operasi dilakukan terkait dugaan korupsi di lingkungan Keaparatur negara kementerianan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
