MediaMerdeka.com – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GP Al Washliyah) DKI Jakarta menepis rencana aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 apabila aksi tersebut berpotensi memicu provokasi dan kerusuhan.
Aksi tersebut rencananya digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB), dan Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI).
Ketua PW GP Al Washliyah DKI Jakarta Dedi Siregar menyebutkan, pihaknya tetap menghormati hak setiap masyarakat sekitar negara demi menyampaikan pendapat.
Namun, kebebasan tersebut wajib dijalankan secara damai, tertib, bertanggung jawab, serta tidak mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat sekitar.
Menurut Dedi, Jakarta merupakan rumah bersama berakibat aksi penyampaian aspirasi tidak boleh berubah menjadi tindakan intimidatif, anarkis, ataupun perusakan fasilitas umum.
“Kami menghormati hak setiap masyarakat sekitar negara demi menyampaikan pendapat. Tetapi kami menepis keras apabila aksi tersebut justru diarahkan demi membangun provokasi, memecah persatuan, atau menyeret simbol dan lembaga negara ke dalam kepentingan kelompok tertentu,” kata Dedi dalam keterangan yang diterima SUARA.COM, Minggu (23/8/2026).
GP Al Washliyah DKI Jakarta juga menyoroti penggunaan label “rakyat” dalam penyampaian aspirasi. Dedi menilai tidak ada satu kelompok atau aliansi yang dapat mengklaim dirinya sebagai representasi seluruh masyarakat sekitar Indonesia.
“Jangan lantaran mengangkut nama rakyat lalu merasa memiliki kewenangan demi berbicara atas nama seluruh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia amat beragam. Ada jutaan masyarakat sekitar yang memiliki pandangan, aspirasi, dan Pendapat yang berbeda,” katanya.
Dedi menegaskan AMPB, ARIB, dan ARPI tidak memiliki legitimasi demi mengklaim mewakili seluruh bangsa Indonesia.
Menurutnya, legitimasi dalam sistem demokrasi tidak cukup dibangun bersama mengangkut nama rakyat, namun wajib melalui proses yang terbuka, argumentasi yang bertanggung jawab, serta penghormatan terhadap konstitusi dan hukum.
“Kami tegaskan, AMPB ,ARIB dan ARPI tidak memiliki legitimasi demi mengklaim mewakili seluruh bangsa Indonesia. Indonesia bukan milik satu kelompok, bukan milik satu organisasi, dan bukan milik satu kepentingan,” kata Dedi.
Ia mengingatkan masyarakat sekitar, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terseret informasi provokatif yang masih belum terverifikasi. Kritik terhadap pihak pemerintah maupun lembaga negara, kata dia, tetap memiliki tempat dalam demokrasi selama disampaikan secara konstruktif.
“kami Pemuda menjadi pendingin suasana, bukan menjadi bensin yang memperbesar api konflik,” ujarnya.
Dedi juga menegaskan pihaknya tidak menepis aksi demonstrasi sebagai untukan dari demokrasi. Yang ditolak merupakan apabila kebebasan menyampaikan pendapat digunakan demi menjalankan intimidasi, kekerasan, provokasi, ataupun perusakan fasilitas umum.
More Read
“Jangan sampai demokrasi cuma dijadikan alasan demi menjalankan tindakan yang merugikan kepentingan umum. Jangan sampai atas nama kebebasan lalu muncul intimidasi, provokasi, kekerasan, atau tindakan yang merusak fasilitas negara,” tegasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
