MediaMerdeka.com – Pelemahan nilai tukar rupiah memicu konsolidasi nasional kalangan akademisi dan kelompok masyarakat sekitar sipil.
Dalam pertemuan yang digelar di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/6/2026), mereka menyepakati lima tuntutan yang akan dibawa dalam aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pada Jumat (12/6/2026).
Bagi para peserta konsolidasi, depresiasi rupiah bukan sekadar persoalan kurs. Mereka menilai kondisi tersebut mencerminkan masalah yang makin mendasar dalam tata kelola ekonomi dan kebijakan pihak pemerintah.
Lima tuntutan yang disepakati dalam forum tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pihak pemerintah.
Koordinator Bidang Sosial Politik, Hafidz Haernanda, menyebutkan Bundaran HI dipilih sebagai lokasi aksi lantaran dinilai memiliki nilai simbolis sekaligus membuka ruang advokasi yang makin luas kepada pihak pemerintah.
“Mungkin Bundaran HI terkesan ekstravaganza, mewah, tapi apa bedanya kita ke depan DPR apakah akan didengar juga? Nanti ketika turun mau sejumlah mau sedikit, (aksi ini) merupakan statement bahwa Indonesia telah capek,” ujarnya.
Menurut Hafidz, aksi tersebut merupakan bentuk upaya masyarakat sekitar mencari jalan keluar atas berbagai ketidakadilan yang mereka rasakan sekaligus menuntut respons konkret dari pihak pemerintah.
Soroti Kredibilitas Fiskal
Dalam forum yang sama, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jundi Al Muhandis, menilai persoalan pelemahan rupiah tidak dapat dilepaskan dari kredibilitas fiskal pihak pemerintah.
“Kita dapat tuntut kredibilitas fiskal bersama stop pemborosan APBN. Kita masih enggak tahu kestabilan rupiah di masa depan, tapi stop pemborosan APBN dapat membuahkan dalam jangka panjang berakibat uang dialokasikan pada sektor produktif,” kata Jundi.
Ia juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menurutnya berpotensi menimbulkan crowding out effect atau menekan investasi akibat meningkatnya belanja dan utang pihak pemerintah.
Jundi menilai keberadaan koperasi tersebut berpotensi menggeser tersangka usaha kecil yang selama ini bertahan secara mandiri.
“Rupiah menjadi bagaikan ini lantaran kredibilitas fiskal dan koperasi desa merah putih. Jadi makin baik diganti bersama stop pemborosan APBN. Jika minta stabilitas rupiah, (penguatan) tidak akan bertahan lama,” ujarnya.
Prabowo Jadi Sasaran Utama
More Read
Konsolidasi berlangsung dinamis bersama berbagai pandangan yang berkembang di antara peserta.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
