MediaMerdeka.com – Penerapan mandatori biodiesel B50 dinilai dapat menjadi langkah penting demi memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun, implementasinya dinilai perlu diiringi reformasi tata kelola agar kebijakan tersebut dapat berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan berbagai dampak yang masih belum diperhitungkan.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk “B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia: Menemukan Titik Temu antara Energi, Ekonomi, Sosial, dan Ekologi” yang digelar Katadata Green bersama Traction Energy Asia, Kamis (30/7).
Direktur Eksekutif Traction Energy Asia, Tommy Ardian Pratama, menyebutkan implementasi B50 memiliki konsekuensi yang makin luas dari sekadar peningkatan bauran biodiesel.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga berkaitan bersama beban fiskal, dampak lingkungan, kesiapan teknologi, hingga manfaat sosial yang perlu diperhitungkan secara menyeluruh.
“Kajian ini ingin menyaksikan bagaimana kebijakan biodiesel dapat dijalankan secara berkelanjutan bersama menemukan titik temu antara aspek energi, ekonomi, sosial, dan ekologi,” kata Tommy.
Ia menilai regulasi biodiesel pada saat ini masih bertumpu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berakibat diperlukan landasan hukum yang makin kuat demi menyerahkan ketentuan dalam jangka panjang.
Selain itu, Tommy mendorong reformasi tata kelola melalui pelibatan pekebun sawit mandiri dalam rantai pasok, diversifikasi bahan baku biodiesel, termasuk pemanfaatan minyak jelantah, serta penguatan kelembagaan yang mengelola program biodiesel.
Sementara itu, mewakili Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Keaparatur negara kementerianan Koordinator Bidang Perekonomian, Andi Novianto menyebutkan pihak pemerintah memandang implementasi B50 sebagai untukan dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidaktentuan geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.
Menurut Andi, setelah melalui berbagai tahapan mandatori biodiesel, implementasi B50 masih menyikapi sejumlah tantangan, mengawali dari ketersediaan bahan baku, kesiapan infrastruktur distribusi, hingga keberlanjutan pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“Ke depan diperlukan peningkatan produktivitas sawit, pengaturan kuota CPO, diversifikasi bahan baku biodiesel, serta penguatan infrastruktur agar implementasi B50 dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Senada, peneliti utama kajian sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai kesuksesan kebijakan biodiesel tidak cukup diukur dari target campuran bahan bakar semata.
Menurutnya, kesuksesan implementasi B50 juga ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sistem pendanaan, insentif, serta rantai pasok yang mampu mendukung keberlanjutan program.
“Peningkatan bauran biodiesel wajib diiringi peningkatan produktivitas, kesiapan teknologi, penguatan kelembagaan, serta ketentuan regulasi. Ini penting demi mendukung ketahanan energi dalam jangka panjang,” kata Yayan.
More Read
Ia mengimbuhkan, kebijakan bioenergi memerlukan regulasi yang mampu menjawab tantangan jangka panjang lantaran dampaknya tidak cuma dirasakan dalam hitungan tahun, namun hingga puluhan tahun ke depan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
