MediaMerdeka.com – Tim Advokasi demi Demokrasi yang mendampingi pihak korban penyiraman air keras, Andrie Yunus, mencium adanya kejanggalan dalam proses hukum yang kini berjalan di pengadilan militer. Pihak kuasa hukum menduga ada upaya mengabaikan fakta-fakta lapangan demi mengikuti skenario tertentu.
Perwakilan Tim Advokasi demi Demokrasi, Gema Gita Persada, membeberkan terdapat perbedaan signifikan antara temuan investigasi mandiri mereka bersama daftar tersangka yang kini diadili di pengadilan militer.
Menurut Gema, data awal yang dirilis Polda Metro Jaya sempat memperlihatkan kecocokan bersama temuan tim investigasi mereka, terutama terkait inisial terduga tersangka. Namun, nama-nama tersebut mendadak hilang saat kasus ditarik ke ranah militer.
“Kalau kami setidaknya itu bila yang telah dirilis oleh Polda dua terduga tersangka pertama itu inisialnya BHW dan yang lalu kami temui namanya BHWC, dan satu lagi MAK. Nah, empat orang yang lalu sampai bersama pada saat ini diadili di pengadilan militer, itu tidak ada inisial MAK sama sekali,” ujar Gema saat menyerahkan keterangan kepada media.
Sebut Investigasi Sipil ‘Dicuekin’
Gema menyayangkan sikap Puspom aparat TNI maupun Oditurat yang dinilai menutup mata terhadap hasil temuan masyarakat sekitar sipil. Menurutnya, apabila tujuan utamanya merupakan mencari keadilan untuk pihak korban, seluruh bukti sewajibnya diteliti secara menyeluruh.
“Pilihan kasarnya kayak dicuekin saja. Tidak sempat ada sedikit pun dari pihak Puspom aparat TNI maupun Oditurat yang menjalankan pendekatan kepada kami demi mengimbau data dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Kondisi ini, lanjut Gema, semakin memperkuat dugaan bahwa otoritas hukum militer cuma menjalankan konstruksi kasus yang telah disiapkan sejak awal.
“Ini juga jadi menebalkan lagi dugaan-dugaan kami bahwa mereka ternyata tetap pada skenario yang telah dibuat, tanpa memedulikan apa yang berkembang di masyarakat sekitar sipil,” tegasnya.
Marak Teror Air Keras, Desak Pembentukan TGPF
Di sisi lain, Tim Advokasi juga menyoroti maraknya aksi penyiraman air keras belakangan ini, termasuk kasus di Bekasi yang masih belum lama ini merenggut nyawa pihak korban. Gema menyebut fenomena ini sebagai bentuk ancaman yang amat serius.
Ia menilai penuntasan kasus Andrie Yunus bukan cuma soal satu individu, namun juga penting demi membongkar kebarangkalian adanya aktor intelektual di balik penggunaan air keras sebagai alat serangan.
“Problematic-nya ternyata bukan cuma soal serangan terhadap Andrie ini, namun juga dugaan keterlibatan aktor intelektual serta mudahnya akses terhadap air keras itu sendiri,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Tim Advokasi mendesak Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia demi dalam waktu dekat membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang melibatkan unsur akademisi dan pihak independen.
More Read
“Gunanya bukan cuma demi mengusut kasus Andrie, namun juga dugaan praktik serupa serta kebarangkalian adanya pihak korban-pihak korban lain,” pungkas Gema.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
