MediaMerdeka.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan rencana Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan kantin sekola di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), merupakan untukan dari penataan.
“Saya pikir itu untukan dari yang kini proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita,” kata Pras di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pelibatan kantin sekolah sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut menjadi salah satu opsi yang bakal dicoba.
Nantinya, pihak pemerintah akan menyaksikan apakah skema tersebut dapat berjalan dan diberlakukan demi wilayah tertentu, semisal 3T.
“Sebagai barangkali salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat demi diberlakukan di sejumlah zona tertentu gitu. Itu untukan dari yang sedang ditata oleh BGN,” kata Pras.
Semasih belumnya BGN putuskan tidak akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG di wilayah 3T.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyebutkan bahwa jumlah penerima manfaat di sejumlah daerah 3T relatif kecil, berakibat pembangunan dapur baru dinilai tidak efisien dari sisi anggaran.
“Kita intinya tidak wajib membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita dapat memakai dapur-dapur misalnya kantin sekolah,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia menerangkan, terdapat sejumlah wilayah 3T yang cuma memiliki puluhan hingga ratusan penerima manfaat program MBG.
“Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak barangkali kita membangun dapur-dapur baru,” ujarnya.
Karena itu, BGN akan mengoptimalkan fasilitas yang telah tersedia di daerah, baik milik sekolah maupun fasilitas umum lainnya, demi mendukung penyediaan makanan bergizi untuk masyarakat sekitar.
“Jadi yang telah ada existing, entah dapurnya siapa, barangkali ada dapur umum atau apa, intinya tidak wajib membangun dapur baru,” kata dia.
Nanik menyebutkan pendekatan tersebut menjadi untukan dari strategi efisiensi anggaran yang tengah dilakukan BGN.
Berbeda bersama skema semasih belumnya yang sepenuhnya mengandalkan pendanaan negara demi pembangunan dapur, kini pihak pemerintah membuka berbagai alternatif sumber pembiayaan.
More Read
Menurut dia, salah satu opsi yang tengah didorong merupakan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial korporasi (CSR) dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun sektor swasta.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
