MediaMerdeka.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hasil kajian kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai definisi korupsi.
Luhut berujar bahwa Prabowo setuju bersama kajian dari tim DEN ihwal definisi rasuah tersebut.
Menurut Luhut menjadi penting agar permasalahan penanganan korupsi di Indonesia dapat berstandar internasional. Adapun DEN mengacu UN Charter mengenai definisi korupsi.
“Di mana definisi korupsi di UN Charter yang telah diratifikasi oleh Indonesia 20 tahun yang lalu merupakan bribery, penyuapan. Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” kata Luhut usai rapat bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurut Luhut Indonesia merupakan satu-satunya negara yang masih menerapkan kerugian negara dalam definisi korupsi.
“Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada bagaikan Danantara demi menciptakan bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun tentu ada risikonya. Nah ini saya kira penting,” kata Luhut.
Semasih belumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah aparatur negara kementerian dan aparatur negara bidang ekonomi di antaranya Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) demi mengikuti rapat terbatas di Istana Kekepala negaraan RI, Jakarta pada Selasa sore.
Jajaran aparatur negara itu tiba di Istana Kekepala negaraan RI sekitar pukul 15.30 WIB. Seuntukan besar dari mereka menyampaikan hasil rapat akan disampaikan setelah pertemuan.
Beberapa dari mereka yang tiba di Istana dan melewati sejumlah wartawan semasih belum masuk ruangan, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“(Rapat) bersama aparatur negara kementerian ekonomi dan DEN,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan.
Di Istana Kekepala negaraan RI, Jakarta, Selasa (20/10), Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas terkait isu-isu ekonomi, lalu menyambut baik laporan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Christiawan Nasir mengenai kegiatan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres di Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri, Jakarta, Senin (19/10).
“Saya tadi cuma sekadar melapor pada hari semasih belumnya ada kunjungan Sekjen PBB. Ada kegiatan di Kemlu. Itu aja, tidak ada hal-hal yang ini, cuma rutin lah tadi melapor perkembangan apa, hasil kunjungan Sekjen PBB itu,” kata Menlu Arrmanatha, yang juga akrab disapa Tata, saat ditemui setelah menghadap Presiden Prabowo.
Guterres berpidato mengenai “Delapan Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa: Apa Selanjutnya?” di Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri, Senin.
Sekjen PBB António Guterres melawat ke Indonesia pada 17–19 Oktober 2026.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
