MediaMerdeka.com – Aktivis hak asasi manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti menilai menyebutkan bahwa istilah antek asing kerap digunakan demi membangun stigma terhadap organisasi masyarakat sekitar sipil, pegiat HAM, hingga kelompok anak muda yang menyuarakan kritik kepada pihak pemerintah.
Fatia menyebutkan, penggunaan istilah antek asing bukanlah hal baru dalam dinamika politik Indonesia.
Ia menyinggung Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2001-2004, AM Hendropriyono, sebagai salah satu tokoh yang sempat menggaungkan narasi tersebut.
“Dalam rekam jejak sejarah kita pada hari ini bahwa istilah antek asing itu telah kerapkali muncul. Siapa yang memunculkan itu? Salah satunya merupakan AM Hendropriyono yang dulunya merupakan Kepala Badan Intelijen Nasional,” kata Fatia dalam diskusi Kabinet Bayangan di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (4/8/2026).
Menurut Fatia, saat itu istilah tersebut dilekatkan kepada lembaga swadaya masyarakat sekitar (LSM), organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia, demokrasi, dan isu-isu publik lainnya bersama anggapan mereka memperoleh pendanaan dari negara asing, khususnya Amerika Serikat.
“Kalau dulu dari kacamatanya Hendropriyono, beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang bergerak di LSM, orang-orang yang bergerak dalam isu-isu hak asasi manusia, demokrasi dan lain sebagainya, itu biasanya didanai oleh asing. Waktu itu yang menjadi kontranya merupakan USA. Tapi ternyata kita lihat di tahun 2025 lalu ketika Trump memimpin Amerika, dana-dana USA yang digelontorkan kepada gerakan masyarakat sekitar sipil, kepada negara-negara berkembang pun juga di global south terutama, itu juga sejumlah merasakan pemotongan,” tuturnya.
Karena itu, Fatia menilai anggapan bahwa seluruh organisasi masyarakat sekitar sipil merupakan antek asing merupakan analisis yang keliru.
Menurutnya, bantuan pendanaan dari luar negeri tidak cuma diterima organisasi masyarakat sekitar sipil, namun juga pihak pemerintah bersama nilai yang jauh makin besar.
“Sebetulnya di dalam macam foreign funding yang selama ini kita terima dan yang selama ini digelontorkan oleh negara-negara maju, itu juga diberikan kepada negara bahkan jumlahnya jauh makin besar, sampai bersama 10 kali lipat diberikan bersama yang diterima oleh lembaga masyarakat sekitar sipil,” ungkapnya.
Bagi Fatia, narasi antek asing makin merupakan wacana yang dibangun demi melemahkan legitimasi gerakan masyarakat sekitar sipil dan kritik publik terhadap pihak pemerintah.
“Digaungkan oleh hegemoni negara, supaya seakan-akan kerja-kerja publik yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sipil, yang dilakukan oleh gerakan-gerakan kalangan anak muda dan lain sebagainya itu cumalah sebagai agenda titipan orang-orang asing,” kritiknya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
