Negara Boncos Rp1 Triliun per Bulan, DPR Desak MBG Disetop Sementara

admin
By
admin
3 Min Read

MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menanggapi serius pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp1 triliun per bulan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai temuan dugaan pemborosan MBG tersebut merupakan alarm keras yang tidak boleh diabaikan oleh pihak pemerintah.

Pernyataan Pak Zulhas wajib menjadi alarm serius untuk seluruh pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak dapat dianggap sepele. Apalagi pada saat ini kondisi fiskal negara sedang menyikapi sejumlah tekanan,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini mengusulkan agar pihak pemerintah memanfaatkan momentum libur sekolah yang akan datang demi menghentikan sementara program MBG.

Jeda ini, menurutnya, amat krusial demi menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program agar makin objektif dan transparan.

Selama masa penghentian sementara tersebut, Charles mendesak dilakukannya audit total terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Audit tersebut mencakup aspek keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi anggaran, hingga transparansi dalam proses pengadaan.

Charles juga menyerahkan penekanan khusus pada aspek keselamatan.

Ia menyoroti data yang memperlihatkan bahwa hingga kekinian telah makin dari 40 ribu anak menjadi pihak korban keracunan makanan selama pelaksanaan program MBG.

“Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau telah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup cuma diberi teguran, namun wajib ditutup secara permanen. Keselamatan dan kualitas layanan wajib menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Charles mengimbau pihak pemerintah mengubah cara pandang dalam mengukur kesuksesan program unggulan ini.

Menurutnya, kesuksesan MBG jangan cuma dilihat dari angka serapan anggaran atau jumlah penerima manfaat semata.

“Parameter kesuksesan jangan cuma diukur dari berapa sejumlah penerima atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Yang jauh makin penting merupakan apakah program ini benar-benar memperbaiki status gizi anak secara nyata, aman dikonsumsi, serta dikelola secara efisien dan akuntabel,” jelasnya.

Ia memperingatkan agar pihak pemerintah tidak terjebak pada upaya mengejar target kuantitas namun mengabaikan kualitas dan efektivitas penggunaan uang negara.

“Jangan sampai lantaran mengejar target kuantitas, kita mengabaikan keamanan pangan. Program yang baik merupakan program yang benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka statistik yang besar,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *