MediaMerdeka.com – Temuan dugaan pemborosan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin dari Rp1 triliun per bulan, menambah panjang sorotan terhadap tata kelola program unggulan pihak pemerintah.
Apalagi salah satu program strategis nasional itu telah diterpa kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), kasus keracunan makanan, hingga persoalan distribusi mandate di lapangan.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, menilai runtunan persoalan ini merupakan puncak dari akumulasi masalah tata kelola yang sentralistis dan tertutup sejak awal program bergulir.
“Kalau sebuah program dianggap prioritas oleh kepala negara, karakter dasarnya merupakan tertutup dan sentralistis. Hanya sedikit orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara,” kata Gabriel, dikutip Jumat (12/6/2026).
Pola pengambilan keputusan yang terkonsentrasi di pusat menciptakan ruang kontrol publik maupun pengawasan internal menjadi lemah. Kondisi tersebut menciptakan berbagai persoalan sulit terdeteksi sejak awal.
Menurut Gabriel, model kebijakan MBG yang diterapkan seragam di seluruh Indonesia berisiko pula mengabaikan kondisi tiap daerah. Padahal, kesiapan infrastruktur, kapasitas pihak pemerintah daerah, hingga kebutuhan masyarakat sekitar di tiap wilayah berbeda-beda.
“Kalau pola kebijakan bagaikan MBG yang dirumuskan di nasional dan diterapkan di seluruh Indonesia, risikonya merupakan kurangnya sensitivitas terhadap konteks lokal,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa pengelolaan anggaran besar dalam program berskala nasional semestinya diimbangi sistem kontrol dan akuntabilitas yang kuat. Namun, pengawasan yang selama ini dilakukan dinilai makin bersifat reaktif setelah masalah muncul ke permukaan.
Kondisi tersebut dinilai membuka ruang untuk berbagai persoalan mengawali dari dugaan penyimpangan pengadaan, pemborosan anggaran, hingga menurunnya kualitas layanan di lapangan.
“Apalagi memakai anggaran yang besar bersama cakupan nasional. Godaan-godaan demi mengambil sesuatu itu mesti ada. Itu dapat diminimalisir bila bukan dihilangkan bersama menginstalasi sistem kontrol dan sistem akuntabilitas yang memadai,” paparnya.
Respons pihak pemerintah terhadap kritik publik sejauh ini pun terkesan tak memadai. Sejumlah kritik terkait keracunan makanan, kualitas layanan, hingga dugaan pemborosan anggaran justru kerap dianggap sebagai ancaman terhadap program prioritas pihak pemerintah.
“Seuntukan yang mengkritik ini merupakan orang-orang yang sebenarnya setuju bersama tujuan MBG dan ingin MBG itu diterapkan secara baik. Tetapi lantaran jawabannya begitu, kemarahan publik makin meningkat,” ujarnya.
Ia menduga faktor politik turut memengaruhi lambatnya evaluasi terhadap MBG. Sebagai program unggulan Presiden, MBG dinilai memiliki nilai politik besar.
Sehingga pihak pemerintah cenderung berhati-hati menjalankan koreksi besar meski persoalan terus bermunculan.
More Read
“Mereka memperhitungkan program ini demi investasi Pemilu 2029,” tuturnya.
Sebagai langkah awal, Gabriel mendorong pihak pemerintah menjalankan evaluasi total terhadap desain kelembagaan MBG. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Ia bahkan mengusulkan penghentian sementara program selama satu hingga dua bulan agar evaluasi dapat dilakukan secara independen dan komprehensif.
More Read
“Bukan cuma dievaluasi oleh birokrat dan tim sukses, namun perlu dievaluasi oleh orang-orang yang punya kapasitas, bagaikan ahli gizi, ahli tata kelola, dan ahli keuangan,” tegasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
