MediaMerdeka.com – Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf menyiapkan langkah pembenahan besar-besaran terhadap biro perjalanan umrah menyusul kasus tidak berhasil berangkatnya ribuan calon jemaah yang dikelola PT Hanania Travel.
Salah satu langkah yang akan dilakukan merupakan mewajibkan akreditasi seluruh travel haji dan umrah.
Irfan menyebutkan Keaparatur negara kementerianan Haji dan Umrah sebenarnya telah berupaya memediasi pihak Hanania Travel bersama para pihak korban sejak dua hingga tiga bulan lalu.
Namun, kesepakatan yang dicapai dalam proses mediasi tidak dijalankan oleh pihak travel.
“Akhirnya, kini telah masuk ke ranah pengaduan kepihak kepolisianan, itu telah di luar kewenangan kami,” ujar Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Irfan, kasus Hanania menjadi pelajaran penting demi memperkuat pengawasan terhadap biro perjalanan umrah.
Karena itu, pihak pemerintah akan memperketat sistem akreditasi guna mengonfirmasi setiap travel memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam melayani jemaah.
“Kasus bagaikan ini kita upayakan bersama mengakreditasi seluruh travel-travel. Kami akan tentukan regulasi ditegakkan dan perlindungan kepada konsumen maupun calon konsumen menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia menerangkan, sistem akreditasi nantinya diharapkan menjadi panduan untuk masyarakat sekitar dalam memilih biro perjalanan yang aman dan terpercaya. Irfan pun mengimbau calon jemaah agar makin selektif semasih belum mendaftar umrah.
Terkait tudingan bahwa keaparatur negara kementerianan kecolongan hingga kasus ini terjadi, Irfan membantahnya. Menurut dia, PT Hanania Travel telah beroperasi cukup lama, sementara Keaparatur negara kementerianan Haji dan Umrah baru berdiri kurang dari satu tahun.
“Saya kira bukan kecolongan, lantaran travel ini telah cukup lama beroperasi, sementara kami (Keaparatur negara kementerianan Haji dan Umrah) baru menjalankan ini masih belum ada setahun. Jadi, bukan lantaran kami tidak menyaksikan, tapi memang korporasi ini pemain lama,” jelasnya.
Ke depan, Keaparatur negara kementerianan Haji dan Umrah berjanji memperketat pengawasan sejak proses pendaftaran hingga pelaksanaan perjalanan ibadah.
Meski bukan pelaksana teknis umrah, Irfan menegaskan perlindungan jemaah akan menjadi prioritas utama keaparatur negara kementerianannya.
“Tentu pendaftaran dan pengawasan dalam pelaksanaannya akan diperketat. Tugas kami merupakan mengonfirmasi regulasi ditegakkan dan jemaah terlindungi,” pungkasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
