MediaMerdeka.com – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen aparat TNI (Purn.) TB Hasanuddin, menyoroti skema pelatihan Satuan Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Ia menilai penghapusan komponen Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam program tersebut dapat menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan untuk negara.
Menurutnya, pelatihan yang pada saat ini dirancang selama 45 hari, terdiri dari 30 hari latihan militer dan 15 hari materi substansi koperasi, justru makin sejumlah menyedot anggaran pada sektor yang tidak relevan bersama tugas manajerial.
Ia menyarankan agar pelatihan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi pengelolaan koperasi.
“Berdasarkan kreteria pelatihan demi 7 hari itu menghabiskan 5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan demi pelaksanaan latihan militer, sementara itu Rp15 juta demi pembelajaran substansi koperasi. Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
Potensi penghematan ini dinilai amat fantastis mengingat skala program yang mencakup 35.476 peserta secara nasional.
Jika komponen militer ditiadakan, negara diprediksi dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
Ia menegaskan, bahwa integritas dan kemampuan seorang manajer koperasi tidak diukur dari ketangkasan fisik atau latar belakang militer, melainkan dari profesionalisme dalam mengelola organisasi dan usaha.
“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Karena itu, pelatihan wajib benar-benar relevan bersama kebutuhan pekerjaan mereka,” tegasnya.
Program pelatihan ini sendiri merupakan untukan dari Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Pada gelombang pertama yang berlangsung 17 Juni hingga 31 Juli 2026, tercatat sesejumlah 30.000 calon pengelola KDMP dibiayai oleh Keaparatur negara kementerianan Koperasi, sementara 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Keaparatur negara kementerianan Kelautan dan Perikanan.
TB menginginkan pihak pemerintah dalam waktu dekat menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan ini.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional, efektif, dan efisien tanpa membebani keuangan negara secara bermakinan.
Untuk diketahui, jumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) yang meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bertambah menjadi lima orang.
More Read
Peserta kelima yang dilaporkan meninggal dunia merupakan almarhumah Nola Dya Sari, yang tergabung dalam satuan pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
