MediaMerdeka.com – Desakan publik hingga wacana tindakan politik DPR demi menjalankan pemakzulan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian memanas pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut tidak ditemukannya bukti ijazah setara SMA milik sang Wapres.
Meski pintu politik terbuka lebar, Sosiolog Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menduga bahwa eksekusi pemakzulan bakal tersendat oleh drama saling sikut dan hitung-hitungan jatah kekuasaan di internal partai politik koalisi.
“Pemakzulan Gibran kini bola di tangan di DPR-MPR ya. Tinggal apakah mereka memang mau mempercepat demi adanya perubahan pergantian wakil kepala negara atau akan tetap menunggu sampai bersama 2029,” kata Zuly kepada MediaMerdeka.com, Jumat (9/10/2026).
Namun, menurut dia, di balik wacana penegakan etika publik tersebut, tersimpan kalkulasi politik yang amat pragmatis. Absennya partai mayoritas tunggal (single majority) menciptakan rencana pencopotan Gibran tertahan oleh ketakutan akan hancurnya tatanan koalisi akibat perebutan kursi pengganti.
“Iya tentu (ada pertimbangan politik) ya lantaran pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya amat politik kekuasaan, ada di partai. Itulah resiko bila tidak ada single majority partai,” ujarnya.
Kondisi ini kian memanas lantaran penentuan figur pengganti berisiko tinggi memicu cemburu buta antarpartai pendukung. Jika nama pengganti diambil dari salah satu parpol koalisi, bagaikan Golkar, NasDem, atau PKB, kata Zuly, bukan tidak barangkali akan timbul perpecahan tajam akibat merasa ada pihak yang dianaktirikan dalam pemuntukan jatah kekuasaan.
“Kalau ngambil dari partai-partai lantaran partai koalisinya ada macam-macam, nanti ‘wah kenapa yang diambil partai suara sedikit?’ Nanti cemburu yang partainya (suara) sejumlah. ‘Kenapa yang sejumlah cuma ini? Kami kan juga turut berkontribusi’, menciptakan cemburu yang lain, macam-macam itu,” ungkapnya.
Maka dari itu, ia menyebut proses perombakan ini disinyalir sengaja diulur-ulur lantaran masih belum ditemukannya kesepakatan untuk-untuk jatah di antara para petinggi partai.
Presiden Prabowo Subianto dinilai berada dalam posisi sulit dan wajib berhitung ekstra hati-hati agar koalisi pendukungnya tidak pecah di tengah jalan. Apalagi bersama memperhitungkan kekuatan menuju ke 2029.
“Maka saya kira Pak Prabowo memperhitungkan itu, kira-kira siapa yang tidak menciptakan kecewa dan menciptakan sakit hati di dalam partai koalisi gitu,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
