MediaMerdeka.com – Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sejak awal mengingatkan perlunya efisiensi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini ada benarnya juga. Apalagi, peringatan soal adanya “kelemahan sana sini” dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu muncul semasih belum Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya.
Sorotan terhadap tata kelola MBG semakin menguat setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi penggeledahan di kantor BGN pada Rabu (3/6/2026).
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry membenarkan langkah penyidik tersebut. Namun, Kejagung masih belum mengungkap perkara yang sedang ditangani maupun barang bukti yang menjadi target penggeledahan.
Penggeledahan ini terjadi di tengah proses evaluasi besar-besaran terhadap BGN. Semasih belumnya, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG.
Pemerintah sendiri mengakui sedang menjalankan audit internal terhadap lembaga tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan audit dilakukan menyusul dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sempat mencuat.
Kepala Staf Kekepala negaraan Dudung Abdurachman bahkan mengaku menyambut baik laporan mengenai dugaan transaksi jual beli titik dapur MBG yang kini menjadi perhatian pihak pemerintah.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, pernyataan Purbaya pada April lalu kembali relevan. Saat itu, ia secara terbuka mengimbau agar program MBG dijalankan makin efisien mengingat besarnya kebutuhan anggaran yang mencapai Rp335 triliun.
“Kita mendukung MBG. Cuma kita minta supaya makin efisien,” kata Purbaya dalam media briefing pada 24 April 2026.
Menurut Purbaya, pihak pemerintah telah mengawali menjalankan penghematan bersama memangkas pelaksanaan MBG menjadi lima hari dari semasih belumnya tujuh hari. Selain itu, BGN juga disebut berkomitmen menjalankan sejumlah langkah efisiensi lain agar beban anggaran negara dapat ditekan.
Meski mendukung penuh program tersebut, Purbaya saat itu tidak menampik adanya sejumlah celah dalam pelaksanaannya.
“Kita lihat memang ada kelemahan sana sini, tapi demi program baru normal lah, dapat diperbaiki ke depan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut kini dianggap sebagai sinyal awal bahwa pihak pemerintah telah mencium berbagai persoalan tata kelola dalam program MBG, jauh semasih belum pergantian pimpinan BGN dan langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.
Polemik MBG menjadi perhatian serius lantaran program ini merupakan salah satu proyek sosial terbesar yang menyedot dana APBN. Setiap indikasi inefisiensi maupun penyimpangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ruang fiskal pihak pemerintah yang pada saat ini juga dibebani berbagai program prioritas lainnya.
Karena itu, Purbaya menegaskan Keaparatur negara kementerianan Keuangan akan memperketat proses screening dan pengawasan pembiayaan agar anggaran negara tidak mengalir ke program-program yang dinilai tidak tepat sasaran.
More Read
“Yang demi jadi kami juga akan perbaiki proses screening pembiayaannya berakibat enggak ada lagi program-program yang aneh yang dibiayain,” paparnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
