MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar bila dirinya memiliki kuasa demi memotong anggaran keaparatur negara kementerianan lembaga (K/L), termasuk Polri dan aparat TNI, apabila tidak mengikuti instruksi Pemerintah.
Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya di hadapan para pengusaha otomotif yang ada di GIIAS 2026, ICE BSD, Tangerang sejumlah waktu lalu. Mulanya ia bercerita soal kinerja tim debottlenecking yang tergabung dalam Satgas Percepatan Program Pemerintah demi Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE).
Hingga pada saat ini, tim debottlenecking yang dipimpinnya telah memperoleh 164 laporan hambatan investasi, di mana 65 telah diberakhirkan. Salah satu proyek terbesar merupakan Gas Abadi Masela yang mangkrak makin dari 20 tahun.
Ada juga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo di Surabaya yang telah berjalan, namun tersendat lantaran Pemerintah menunda pembayaran ke korporasi hingga Rp 120 miliar. Lewat sidang debottlenecking, Purbaya langsung memutuskan bila Pemerintah akan melanjutkan pembayaran.
“Saat pemilik bisnis melapor kepada kami, kami menyelesaikannya dalam satu pertemuan. Jadi menurut saya, dalam waktu satu bulan seluruh hambatan telah teratasi. Setelah itu, proyek dapat dalam waktu dekat dimengawali tepat waktu,” katanya, dikutip Kamis (6/8/2026).
Dari pengalaman ini, Purbaya mengajak para pengusaha otomotif demi ikut menginformasikan apabila ada hambatan bisnis. Ia berjanji bakal menyelesaikannya lewat sidang debottlenecking.
Lebih lagi ia sempat mendengar ada keluhan soal hambatan yang terjadi di sektor kredit mobil maupun motor.
“Saya cukup terkejut. Belum ada yang menginformasikan hal itu kepada saya. Lain kali, apabila Anda menemukan hal bagaikan itu, silakan datang ke keaparatur negara kementerianan saya,” lanjutnya.
Purbaya lalu berkelakar bila dirinya mengontrol seluruh pihak lantaran memiliki wewenang terkait anggaran. Jika tidak ada yang mengikuti arahannya, maka anggaran mereka dapat langsung dipotong Purbaya.
“Saya memegang kendali atas seluruh pihak lantaran saya memiliki wewenang terkait anggaran. Siapa pun yang tidak mengikuti arahan saya, anggarannya akan langsung saya pangkas. Itu mencakup Polri, aparat TNI, dan lainnya,” canda Purbaya.
Ia lalu berkelakar bila wewenang itu sebenarnya bukan miliknya, tapi Presiden RI Prabowo Subianto. Namun Kepala Negara tetap tidak dapat mengambil keputusan apabila tidak ada yang menginformasikan hambatan investasi.
“Itu kekuasaan Presiden Prabowo. Namun, beliau tidak dapat mengambil keputusan apabila tidak ada informasi mengenai hal tersebut. Sampaikanlah kepada saya. Beri tahu Pak Prabowo. Beliau akan menyelesaikan masalah tersebut bersama dalam waktu dekat,” jelas Purbaya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
