MediaMerdeka.com – Bank Indonesia (BI) menegaskan pentingnya transformasi pembiayaan perbankan agar mampu menyerahkan dampak yang makin besar untuk perekonomian nasional.
Tidak cuma berorientasi pada pertumbuhan kredit, pembiayaan juga perlu diarahkan demi meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing dunia usaha melalui ekosistem yang terintegrasi.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menekankan bahwa transformasi pembiayaan wajib bergeser dari sekadar mengejar pertumbuhan kredit menjadi pembiayaan yang berkualitas.
Selain itu, pembiayaan juga perlu beralih dari pendekatan individual menuju pembiayaan berbasis ekosistem, serta dari berbagai program yang berjalan sendiri-sendiri menjadi orkestrasi nasional melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Dampak kebijakan wajib dapat dirasakan manfaatnya oleh tersangka usaha, mengawali dari korporasi besar hingga pedagang, petani, pengrajin, dan wirausaha muda di berbagai daerah,” ujar Destry dalam siaran pers yang diterima, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, penguatan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat sektor produktif sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional.
Untuk mendukung hal tersebut, BI terus memperkuat bauran kebijakan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) guna mendorong pembiayaan ke sektor-sektor prioritas.
Dari sisi sistem pembayaran, BI juga memperluas digitalisasi melalui QRIS, BI-FAST, dan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) agar tersangka usaha semakin terintegrasi ke dalam ekosistem keuangan digital.
Destry menerangkan, berbagai kebijakan tersebut saling melengkapi dalam menciptakan pembiayaan yang makin inklusif, produktif, dan berdampak untuk pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Sekretaris Keaparatur negara kementerianan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Loto Srinaita Ginting, menyebutkan UMKM memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perekonomian nasional.
Karena itu, pihak pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan demi memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saing tersangka UMKM.
Berbagai upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembentukan holding UMKM.
Senada bersama itu, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ayahandayani K., menegaskan akses pembiayaan yang inklusif merupakan salah satu prasyarat demi meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.
“OJK terus memperkuat berbagai kebijakan dan program melalui pengembangan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan kapasitas tersangka UMKM, serta penguatan pelindungan konsumen,” kata Ayahandayani.
More Read
Ekonom perbankan, Josua Pardede menilai, meskipun pertumbuhan kredit memperlihatkan tren positif dan didukung percepatan digitalisasi UMKM, masih terdapat ruang demi memperluas pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah makin tinggi, terutama industri pengolahan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
