MediaMerdeka.com – Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait RAPBN 2027 pada Rabu (20/5/2026) nyatanya jauh dari sekadar pembacaan deretan angka yang kaku.
Dari atas mimbar Senayan, Prabowo justru menelanjangi ironi ekonomi nasional, mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi tak sejalan bersama kesejahteraan rakyat.
Tidak berhenti di situ, ia melontarkan teguran keras berujung ancaman pencopotan pimpinan instansi bermasalah bagaikan Bea Cukai, mewajibkan monopoli BUMN demi ekspor SDA, hingga memberi instruksi tegas agar pihak pemerintah tak anti terhadap pemenang tender dari kubu oposisi bagaikan PDIP.
Berikut merupakan rangkuman kebijakan dan arahan strategis Presiden Prabowo Subianto, diurutkan dari isu struktural dan gebrakan teramat krusial hingga target makroekonomi RAPBN 2027.
I. Otokritik, Penegakan Hukum, dan Gebrakan Kebijakan
1. Sorotan Tajam pada Anomali Ekonomi Nasional
Presiden secara terbuka mengkritik ironi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir yang stabil di angka 5 persen, namun justru diiringi penurunan kelas menengah dan kenaikan angka kemiskinan.
“Bagaimana dapat pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat?” ujar Prabowo.
“Tujuh tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh. Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1 persen naik jadi 4,9 persen. Delapan persen naiknya,” tegas Presiden.
2. Ultimatum Keras demi Bea Cukai
Merespons maraknya pungutan liar yang menghambat ekonomi, Presiden memberi peringatan tegas kepada Menteri Keuangan demi mengevaluasi jajaran Bea Cukai.
“Saya ingatkan kembali demi kesekian kali, Bea Cukai kita wajib diperbaiki. Menteri Keuangan, bila pimpinan Bea Cukai tidak mampu, dalam waktu dekat diganti,” tegas Prabowo.
3. Instruksi Lawan Aparat “Beking” Koruptor
Prabowo menyoroti oknum penegak hukum yang melindungi aparatur negara korup dan mengimbau masyarakat sekitar berani mengambil tindakan.
“Rakyat tidak bodoh lagi. Kalau aparat enggak beres, langsung videokan. Jangan dilawan, videokan saja dan lapor ke saya,” tegas Prabowo.
4. Pembentukan Badan Pengelola Ekspor SDA (BUMN Eksekutor Tunggal)
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

