MediaMerdeka.com – Indonesia menyoroti sikap sejumlah negara maju yang dinilai mengawali menghindari tanggung jawab kolektif dalam menangani polusi dan perubahan iklim, meski kekuatan ekonomi mereka masih menyumbang porsi besar terhadap emisi global.
Sorotan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup RI Moh Jumhur Hidayat dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). Pertemuan tersebut diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS.
Dalam paparannya, Jumhur mengaku prihatin terhadap adanya negara maju bersama kekuatan ekonomi besar yang memilih mundur dari tanggung jawab bersama demi mengatasi polusi dan perubahan iklim.
“Menurut Jumhur, cara kita mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan pada akhirnya akan membentuk keberlanjutan pembangunan kita.”
Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati darat dan laut sebagai fondasi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang.
Indonesia merupakan salah satu negara bersama kekayaan biodiversitas terbesar di dunia. Negara ini menjadi rumah untuk makin dari 300 ribu spesies yang telah diketahui, termasuk 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% mamalia, dan 18,6% burung.
Di sektor kelautan, Indonesia yang berada di jantung Segitiga Karang memiliki sekitar 23% hutan mangrove dunia, 16% spesies ikan laut global dan 10% spesies karang dunia. Kekayaan tersebut menjadi penopang penting untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sekaligus jutaan mata pencaharian masyarakat sekitar.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia bersama makin dari 17 ribu pulau, Indonesia juga berada di garis depan dampak perubahan iklim. Lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir berakibat kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim berpotensi langsung mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.
Jumhur menegaskan perubahan iklim bukan lagi ancaman yang berada jauh dari kehidupan masyarakat sekitar. Dampaknya dapat menggerus hasil pembangunan, mengganggu mata pencaharian, hingga menciptakan kelompok rentan kembali terjebak dalam kemiskinan.
“Oleh lantaran itu, untuk Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman untuk kemakmuran nasional kita,” ujar Jumhur.
Indonesia, lanjutnya, telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan demi membangun ketahanan terhadap perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Jumhur juga menilai solusi menyikapi perubahan iklim tidak cukup cuma mengandalkan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Pengetahuan tradisional masyarakat sekitar dinilai memiliki peran penting dalam membangun ketahanan lingkungan.
“Masyarakat merupakan pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim dan memiliki wawasan yang tak ternilai tentang pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam,” katanya.
Dalam forum BRICS tersebut, Jumhur memperkenalkan tiga praktik tradisional Indonesia yang dinilai sukses mendukung keberlanjutan lingkungan, yakni sistem irigasi Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, dan Awig-Awig di Bali.
More Read
Subak mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat sekitar, dan praktik spiritual. Sementara Sasi Lompa merupakan sistem tradisional pengelolaan perikanan berkelanjutan. Adapun Awig-Awig merupakan sistem hukum adat yang digerakkan masyarakat sekitar di Bali.
“Praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa hidup selaras bersama alam bukan cuma warisan budaya, namun juga alat yang ampuh demi adaptasi dan ketahanan iklim,” ujar Jumhur.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
