MediaMerdeka.com – Komisi III DPR RI menyerahkan dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mengusut tuntas dugaan korupsi pemerasan pengurusan dokumen imigrasi yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat sekitaran (Wamen Imipas), Silmy Karim.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap aparatur negara negara yang menyalahgunakan wewenang wajib dilakukan secara tegas.
Silmy Karim bersama tujuh aparatur negara Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka setelah pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026) lalu.
Abdullah menegaskan, bahwa pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik merupakan prioritas utama demi menjaga profesionalisme aparatur sipil negara.
“Kami mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi. Kasus ini wajib diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat wajib ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” ujar Abdullah kepada wartawan dikutip Jumat (5/6/2026).
Lebih lanjut, Abdullah mengimbau KPK demi menjaga integritas selama proses penyidikan berlangsung.
Ia menginginkan lembaga antirasuah tersebut mengedepankan asas transparansi agar publik dapat memantau jalannya kasus ini tanpa ada kecurigaan.
“KPK wajib mengusut kasus ini secara profesional dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus ini sebagai untukan dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” katanya.
Selain proses hukum, kasus ini dinilai menjadi tamparan keras untuk instansi terkait.
Abdullah mendorong adanya evaluasi besar-besaran dan perbaikan sistem pengawasan internal di Keaparatur negara kementerianan Imigrasi dan Pemasyarakat sekitaran guna mencegah terulangnya praktik pungutan liar dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Ini saatnya Keaparatur negara kementerianan Imigrasi dan Pemasyarakat sekitaran berbenah diri. Reformasi birokrasi wajib dijalankan secara serius agar pelayanan publik berjalan bersih, akuntabel, dan berintegritas,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
