MediaMerdeka.com – Badan Pengelola (BP) BUMN tidak mau proyek bersama investasi jumbo yang dijalankan korporasi pelat merah tidak berhasil. Maka itu, BP BUMN menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi memantau proyek hilirisasi dari tahap awal.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyebutkan pendampingan tersebut diperlukan agar proyek hilirisasi berjalan secara transparan, akuntabel, dan mampu menyerahkan hasil optimal untuk negara.
Menurutnya, proyek hilirisasi yang pada saat ini tengah dikerjakan merupakan untukan dari harapan masyarakat sekitar demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, potensi penyimpangan wajib dicegah sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan.
“Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, lantaran ini merupakan harapan masyarakat sekitar. Karena itu, kita mengimbau pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,” ujar Dony dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Dony menegaskan, pendampingan dari KPK merupakan untukan dari strategi mitigasi risiko agar investasi dalam jumlah besar tidak berujung pada hasil yang tidak optimal akibat lemahnya tata kelola.
“Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan memperoleh pelatihan dan pendampingan pencegahan, berakibat seluruh proses dapat berjalan bersama baik,” jelasnya.
Melalui kerja sama tersebut, BP BUMN dan KPK akan memperkuat sistem pencegahan korupsi yang makin terintegrasi di lingkungan BUMN.
Seluruh tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi nantinya akan memperoleh pelatihan dan pendampingan demi memperkuat aspek pencegahan serta meminimalkan potensi penyimpangan selama proyek berjalan.
Langkah ini dinilai penting mengingat proyek hilirisasi menjadi salah satu agenda strategis pihak pemerintah demi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.
Dengan nilai investasi yang besar, penguatan tata kelola menjadi faktor penting agar proyek dapat berjalan efektif dan menyerahkan manfaat maksimal untuk negara.
Selain mengawal proyek strategis, BP BUMN juga memperketat aspek kepatuhan para aparatur negara di lingkungan BUMN. Salah satunya melalui pengawasan terhadap kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dony menegaskan dirinya akan mengawasi langsung kepatuhan pelaporan LHKPN dan tidak menyerahkan toleransi untuk pihak yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban tersebut.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu lantaran tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban wajib menginformasikan. Saya juga menginginkan seluruh BUMN, setelah transformasi, memiliki koridor yang jelas agar tidak terjadi potensi korupsi di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
