MediaMerdeka.com – Rencana pihak pemerintah mengganti buku pelajaran siswa SD hingga SMA secara nasional kembali berpotensi membuka proyek pengadaan bernilai besar yang rawan disusupi praktik korupsi.
Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, mengingatkan pihak pemerintah agar tidak gegabah menjalankan kebijakan tersebut tanpa sistem pengawasan yang ketat.
“Pertama, implikasi ekonomi. Pergantian buku secara nasional membutuhkan anggaran yang tidak sedikit di tengah kondisi perekonomian kita kini yang sedang merasakan defisit fiskal,” kata Subarsono kepada MediaMerdeka.com, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, pengadaan buku secara nasional akan melibatkan anggaran dalam jumlah besar, mengawali dari produksi hingga distribusi ke berbagai daerah. Skala proyek tersebut menciptakan aspek transparansi dan pengawasan menjadi amat penting agar anggaran negara tidak disalahgunakan.
“Kondisi ini membuka akses terjadinya proyek berskala besar dan bila tidak ada pengawasan yang pantas berpotensi menimbulkan korupsi dalam tahap pengadaan dan distribusi buku,” tegasnya.
Ia mengingatkan risiko penyimpangan tidak berhenti pada proses pengadaan. Distribusi buku ke seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis dan infrastruktur berbeda juga membutuhkan tata kelola yang ketat agar tidak menjadi celah baru untuk praktik korupsi.
Maka dari itu, pihak pemerintah diminta tidak terburu-buru mengeksekusi kebijakan pergantian buku semasih belum memiliki kajian yang kuat. Menurutnya, kebijakan pendidikan sewajibnya berbasis bukti, bukan sekadar persepsi atau keputusan yang tidak didukung kajian memadai.
“Kebijakan pergantian buku pelajaran sepantasnya tidak dilakukan secara serampangan apalagi tanpa berbasis evidence, sekedar persepsi,” tandasnya.
Selain risiko korupsi, kata Subarsono, ada potensi masalah lain apabila pihak pemerintah menerapkan pengadaan buku secara seragam di seluruh Indonesia. Kebijakan yang terlalu terpusat dinilai dapat mengabaikan keragaman kebutuhan pendidikan di berbagai daerah.
“Pengadaan buku pada tingkat nasional akan menghasilkan isi pembelajaran yang uniform dan kurang bervariasi. Sementara itu, secara geografis indonesia amat luas dan terdiri dari ribuan pulau bersama aneka budaya dan etnik yang majemuk,” ujarnya.
Alih-alih menyeragamkan seluruh, pihak pemerintah sebaiknya membedakan materi nasional dan muatan lokal agar pengadaan buku tidak sekadar menghasilkan produk seragam dalam jumlah besar.
Pendekatan tersebut dinilai dapat mencegah anggaran pendidikan tersedot demi pengadaan yang masih belum tentu sesuai bersama kebutuhan setiap daerah.
Pada akhirnya, pihak pemerintah semestinya menempatkan pergantian buku sebagai untukan dari reformasi pendidikan yang makin luas, bukan sebagai program tunggal. Pembenahan wajib mencakup kurikulum, kualitas guru, fasilitas, teknologi, internet, hingga metode pembelajaran.
Hal itu penting demi menghasilkan lulusan yang makin kompeten dan relevan bersama kebutuhan zaman serta mampu menjawab masalah kekinian.
More Read
“Penyempurnaan kualitas pendidikan, dalam skala makro kita sebut reformasi pendidikan merupakan proses sistematis, terencana, dan berkelanjutan demi meningkatkan dan memperbarui komponen-komponen sistem pendidikan,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
