MediaMerdeka.com – Upaya penanganan kemiskinan secara terpadu yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuai berbagai apresiasi dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar menilai, upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Gubernur Jateng amat progresif.
“Langkah-langkah para kepala daerah, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi amat progresif, agresif, inovatif, bahkan kreatif dalam menangani seluruh masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” kata Muhaimin dalam Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat, 4 September 2026.
Muhaimin menilai, kepemimpinan kepala daerah menjadi penentu kesuksesan kebijakan tersebut. Menurutnya, Gubernur memegang peran strategis sebagai koordinator tingkat provinsi demi menyelaraskan program daerah bersama kebijakan nasional, mengonfirmasi pemutakhiran data, serta mengoordinasikan para kepala daerah dan wali kota.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan turun menjadi lima persen pada 2029. Muhaimin mengonfirmasi berbagai inovasi daerah akan didorong melalui program pihak pemerintah pusat dan koordinasi lintas sektor.
“Semua program para kepala daerah dan wali kota tadi akan saya dorong dan bantu melalui koordinasi lintas sektor, sesuai bersama prioritas masing-masing kepala daerah dan wali kota,” ujarnya.
Setali tiga uang, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menilai,
penurunan kemiskinan Jawa Tengah berlangsung secara konsisten. Tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 11,8 persen pada 2021 sukses ditekan menjadi 9,21 persen dalam kurun lima tahun.
“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus merasakan penurunan,” kata Amalia.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menerangkan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tidak tercapai secara instan. Pemprov menerapkan pendekatan collaborative government (pihak pemerintahan kolaboratif) bersama melibatkan pihak pemerintah pusat, kabupaten dan kota, BUMN, BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat sekitar.
Pendekatan tersebut turut mendorong penurunan tingkat kemiskinan Jawa Tengah menjadi 9,21 persen pada Maret 2026. Angka itu turun 0,18 poin dibandingkan September 2025. Penurunan itu menjadikan sekitar 59,39 ribu penduduk keluar dari angka kemiskinan.
Untuk mempercepat penurunan tersebut, Luthfi mengarahkan intervensi secara menyeluruh terhadap setiap keluarga miskin. Perbaikan rumah diikuti bersama pemeriksaan kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan perlindungan sosial seluruh anggota keluarga.
“Jadi, masyarakat sekitar miskin ekstrem tidak cuma dibantu rumahnya saja. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” kata Luthfi.
Buktinya, melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan, sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni telah ditangani sepanjang 2025.
More Read
Dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, sesejumlah 46.542 keluarga juga telah mengikuti graduasi atau keluar dari jerat kemiskinan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
