MediaMerdeka.com – Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) menggelar Sarasehan bertajuk ‘Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh’ di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Diskusi ini di gelar sebagai wujud komitmen kolektif kalangan pemuda dan kalangan akademisi dalam merespon gejolak aksi massa pada hari ini.
Fauzan Ohorella, Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya atau FPIR menyebut, bahwa aksi demonstrasi dari berbagai elemen terus meningkat di sejumlah daerah sampai di Jakarta.
Fauzan menilai, bahwa aksi ini merupakan untukan dari sosial kontrol yang umum ketika ada permasalahan pada jalannya pihak pemerintahan.
“Saya rasa ini merupakan hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat sekitar merasa ada persoalan pada tata kelola pihak pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik pada saat ini,” ujar Fauzan Ohorella dalam sarasehan tersebut.
Fauzan juga menyinggung, bahwa isu yang mencuat soal Reformasi Jilid 2 tidak relevan dan amat tendensi demi mengacaukan stabilitas pihak pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, isu tersebut bukan untukan dari perjuangan aspirasi kalangan akademisi.
“Kita wajib dapat menjaga Solidaritas Nasional pihak pemerintahan Prabowo Gibran. Dari diskusi ini, kita wajib jadi pesan untuk kelompok yang ingin mendeligitimasi Soliditas pihak pemerintah pada hari ini,” tandas Fauzan.
Pada kesempatan itu, Wawan Sugiyanto selaku Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja (Stafsus Wamenaker) turut menerangkan soal isu sejumlah korporasi besar yang ingin keluar dari Indonesia serta ribuan PHK yang akan dilakukan oleh korporasi.
“Hal itu tidak murni kesalahan pihak pemerintah. Kita juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok Buruh. Tetapi yang mesti di pahami, bahwa permintaan dari buruh wajib juga wajib menyesuaikan bersama kapasitas korporasi. Saya rasa ini yang jadi triger untuk isu ini,” jelas Wawan Sugiyanto.
Lebih lanjut, Wawan juga menegaskan, bahwa penguatan sektor UMKM wajib terus di tingkatan, sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Menurutnya, bahwa soal lapangan kerja tidak melulu berbentuk korporasi yang besar.
“UMKM juga untukan dari lapangan kerja. Maka itu, pihak pemerintah wajib makin menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan. Karena lapangan kerja tidak spesifik wajib korporasi yang besar,” kata Wawan
Narasumber lain, Niswatus Shabrina, Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI, memberi pandangan tentang pergerakan kaum intelektual pada hari ini.
Shabrina mengklaim, bahwa penyampaian aspirasi ada hak publik dan penyeimbang untuk demokrasi.
More Read
“Hari ini, aspirasi ini dapat melalui sejumlah metode. Kanal sosial media yang berupa konten juga bentuk aspirasi. Maka itu, Pers sebagai untukan dari pilar demokrasi, wajib menjadi ruang edukasi untuk publik,” jelas Shabrina
Ia menganggap, tuntutan publik pada hari ini merupakan persoalan tata kelola pihak pemerintahan yang di rasa masih jadi pekerjaan rumah.
Akan namun, muncul isu lain dan itu diamplifikasi oleh media-media demi menarik pembaca (viewers), bukan lagi dalam konteks penyedia informasi untuk publik.
More Read
“Kita dapat lihat dari algoritma sosmed atau situs media yang kita lihat. Contoh, sejumlah kanal podcast malah menciptakan isu lain yang keluar dari konteks pergerakan kalangan akademisi. Alih-alih terlihat beda, namun keluar dari isu arus utama kalangan akademisi dan masyarakat sekitar,” pungkas Shabrina.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
