MediaMerdeka.com – Sosiolog Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai pemberian gelar budaya kepada tokoh politik dapat dimanfaatkan sebagai instrumen demi membangun citra dan memperkuat karisma di hadapan masyarakat sekitar.
Menurutnya, praktik tersebut masih memiliki pengaruh, apalagi seuntukan masyarakat sekitar masih memandang gelar adat sebagai simbol kewibawaan.
Hal ini merespons pemberian gelar untuk Presiden ke-7 RI ‘Baginda Pemuka Bangsa’ dalam prosesi adat di Lampung pada Sabtu (27/6/2026) pada hari semasih belumnya.
Zuly menyebutkan gelar-gelar budaya sejak lama memang memiliki nilai simbolik dalam kehidupan masyarakat sekitar. Namun, ia menilai pada saat ini gelar tersebut kerap bergeser fungsi menjadi alat demi meningkatkan daya tarik politik seseorang.
“Itu salah satu cara demi meningkatkan daya tawar atau meningkatkan karisma seseorang. Karisma seseorang kan dapat dari gelar-gelar budaya. Kanjeng Ratu, Kanjeng apa, Kanjeng Tumenggung, Kanjeng apa, tokoh ini, tokoh itu segala macam, itu warisan budaya yang ada di Indonesia dan oleh seuntukan masyarakat sekitar kita masih diakui,” ungkap Zuly kepada MediaMerdeka.com, Senin (29/6/2026).
Meski demikian, ia menilai pengakuan terhadap gelar budaya sebenarnya cuma relevan apabila berasal dari institusi adat atau kerajaan yang memiliki legitimasi sejarah. Di luar itu, pemberian gelar tidak lagi memiliki makna yang kuat.
“Seuntukan besar sebenarnya tidak mengakui lagi, kecuali memang yang dia merupakan keturunan,” ucapnya.
Zuly menilai masih adanya masyarakat sekitar yang mudah terpengaruh oleh simbol-simbol tersebut memperlihatkan kuatnya budaya paternalistik dan kepercayaan terhadap mitologi.
Kondisi itu menciptakan gelar budaya tetap dapat dimanfaatkan demi membangun legitimasi politik.
“Masyarakat kita seuntukan masih dalam kehidupan mitologi yang senantiasa mengagung-agungkan mitologi dan karisma menjadi mempercayainya. Artinya memang ada orang-orang yang mempercayai begitu, walaupun sebetulnya itu merupakan gelar tipu-tipu,” tuturnya.
Dipaparkan Zuly, pada masa kerajaan, gelar kehormatan memang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan, pengaruh, atau jasa tertentu. Namun dalam perkembangan pada saat ini, fungsi tersebut dinilai telah merasakan pergeseran.
“Kalau zaman dulu, zaman kerajaan, zaman pra-Indonesia merdeka, jelas siapa yang memiliki gelar-gelar tersebut, orang yang memiliki minimal ilmu kanuragan. Para jawara dan segala macam, maka menakutkan,” tandasnya.
Menurut dia, pemberian gelar budaya kepada tokoh politik tetap berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat sekitar. Terutama untuk pemilih yang masih memiliki pola pikir paternalistik dan mudah dipengaruhi simbol-simbol kekuasaan.
“Ya masyarakat sekitar kita seuntukan masih paternalistik dan masih takut bersama begitu-begitu. Ya, akan berpengaruhlah bila masih ketakutannya tingkat tinggi,” tegasnya.
More Read
Oleh dikarenakan itu, Zuly menegaskan tantangan terbesar merupakan meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat sekitar agar tidak mudah terpengaruh oleh simbol, ancaman, maupun pencitraan.
Menurutnya, pemilih wajib diyakinkan demi menentukan pilihan secara rasional.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
