MediaMerdeka.com – Arah politik PDI Perjuangan (PDIP) dalam peta ketatanegaraan Indonesia pasca-Kongres VI akhirnya dijelaskan secara rinci.
Melalui salinan yang diterima MediaMerdeka.com, surat internal DPP PDIP bernomor 1275/IN/DPP/VII/2026 tertanggal 1 Juli 2026, partai berlambang banteng moncong putih tersebut secara resmi menjelasjan posisi dirinya sebagai “Partai Penyeimbang”.
Eksistensi surat yang berisi penjelasan mendalam Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat.
Surat itu merupakan panduan ideologis dan konstitusional untuk seluruh kader di seluruh Indonesia.
Bukan Oposisi, Tapi Penyeimbang
Dalam salinan surat sesejumlah empat halaman tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati menyerahkan penjelasan filosofis bahwa sistem kepala negarasial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah “oposisi” maupun “koalisi” secara formal dalam konstitusi.
“PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang. Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi,” tulis surat tersebut.
PDIP berargumen bahwa status “partai oposisi” cuma dikenal dalam sistem parlementer. Sementara dalam sistem kepala negarasial berdasarkan UUD 1945, fungsi pengawasan (checks and balances) merupakan kewajiban konstitusional seluruh anggota DPR RI, tanpa memandang apakah partai mereka berada di dalam atau di luar pihak pemerintahan.
“UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan tidak mengenal status hukum “partai oposisi” atau “oposisi resmi”. Konstitusi justru mengatur pemuntukan kekuasaan (separation of powers) dan mekanisme saling mengawasi serta saling mengimbangi (checks and balances). Melalui Pasal 20A Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh anggota DPR tanpa membedakan asal partai politiknya, memikul fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pihak pemerintahan,” tulis surat penjelasan Megawati.
“Dengan demikian, seluruh anggota legislatif yang berasal dari PDI Perjuangan memiliki kewajiban konstitusional yang sama demi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pihak pemerintahan. Fungsi pengawasan bukanlah hak eksklusif pihak yang disebut oposisi, melainkan amanat konstitusi yang melekat pada seluruh lembaga perwakilan rakyat,” katanya lagi.
Akar Historis dan Landasan Teoretis
Surat itu juga membeberkan bahwa pilihan istilah “penyeimbang” memiliki akar sejarah yang kuat. PDIP mengingatkan kembali peristiwa 3 November 1996, saat Megawati Soekarnoputri menepis disebut sebagai “pemimpin oposisi” oleh rezim Orde Baru, melainkan pejuang kedaulatan rakyat.
Secara intelektual, PDIP menyandarkan posisi ini pada teori Robert Dahl mengenai contestation (kontestasi) dan konsep Giovanni Sartori tentang responsible opposition (oposisi yang bertanggung jawab).
“PDI Perjuangan tidak menempatkan diri sebagai kekuatan yang menepis pihak pemerintah secara apriori (sejak awal). Kami akan mendukung kebijakan pihak pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun memiliki kewajiban moral dan konstitusional demi menyerahkan kritik serta koreksi apabila kebijakan tersebut menyimpang,” tegas poin dalam surat tersebut.
More Read
Tugas Kader di Parlemen
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
