MediaMerdeka.com – Memanasnya situasi di Aceh dan Papua dinilai perlu menjadi perhatian serius pihak pemerintah. Gejolak yang muncul secara bersamaan di kedua wilayah otonomi khusus tersebut dinilai bukan sekadar kebetulan.
Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Arifah Rahmawati, menilai kondisi tersebut merupakan cerminan dari ketidak berhasilan negara dalam memahami akar masalah di masyarakat sekitar.
Kondisi tersebut semakin kompleks mengingat terdapat semacam keterikatan emosional dan psikologis yang kuat antara masyarakat sekitar di Aceh dan Papua dalam merespons sikap pihak pemerintah pusat.
“Memang Aceh dan Papua itu memiliki kedekatan emosional. Mereka, orang-orang yang dulu memperjuangkan kemerdekaan baik di Aceh maupun di Papua itu kerap kali saling menyaksikan. Saling mendukung satu bersama yang lain tanpa kita ketahui ya,” kata Arifah kepada MediaMerdeka.com, Selasa (18/8/2026).
Karena itu, konflik yang muncul perlu diwaspadai agar ketegangan di satu wilayah tidak menjadi pemicu meningkatnya eskalasi di wilayah lain.
Kritik tajam diarahkan pada pola penanganan konflik oleh pihak pemerintah yang dinilai terlalu memprioritaskan keamanan fisik negara semata. Pendekatan hukum dan militeristik yang melabeli gerakan lokal sebagai tindakan kriminal atau terorisme dinilai telah mengerdilkan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat sekitar lokal.
“Negara jelas-jelas menjalankan pendekatan keamanan ini cuma pendekatan keamanan negara, tapi lupa atau mengabaikan aspek keamanan manusia, yakni kesejahteraan, lalu kemarwahan dignity, pemenuhan hak asasi,” ujarnya.
Arifah menekankan bahwa dominasi pendekatan kekuasaan dan pengabaian aspirasi publik terlihat makin nyata melalui berbagai proyek strategis nasional di daerah, bagaikan pembangunan proyek food estate di Papua Selatan.
“Itu memperlihatkan arogan yang amat kuat dari negara bahwa ya Papua itu, Aceh itu untukan dari wajib tunduk kepada kami, gitu, kepada negara, gitu,” tegasnya.
Pemerintah pusat dianggap kerap memaksakan kehendak atas nama kepentingan nasional tanpa sungguh-sungguh membuka ruang dialog bersama masyarakat sekitar adat maupun masyarakat sekitar setempat.
“Jadi apapun yang dilakukan itu seolah-olah baik, boleh, sah bagaikan itu, tanpa menyaksikan bahwa masyarakat sekitar itu memiliki keinginan sendiri, pemikiran tersendiri yang itu jarang sekali didengarkan,” tambahnya.
Menurut Arifah, praktik pembangunan dan pengelolaan wilayah otonomi khusus pada saat ini dinilai telah bergeser menjadi bentuk eksploitasi yang merenggut kedaulatan serta hak-hak dasar masyarakat sekitar adat atas tanah kelahiran mereka.
“Dimanfaatkan dari sumber daya alamnya, lalu dari sisi kedaulatannya, mereka kan tidak punya kedaulatan lantaran tanah adatnya dipakai, masyarakat sekitar adatnya disingkirkan,” tuturnya.
Arifah mengingatkan bahwa pemenuhan keamanan kemanusiaan wajib ditempatkan di atas ambisi pembangunan nasional apabila negara ingin menyudahi lingkaran konflik di Aceh dan Papua.
More Read
“Tanah di Papua itu orang Papua lah yang memiliki hak makin daripada kebutuhan nasional bagaikan itu. Nah, itu yang disebut sebagai keamanan kemanusiaan yang kerap kali tidak sempat memperoleh perhatian dari negara atau pihak pemerintah kita,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
