Aksi Demo 27 Agustus 2026 di DPR Tentang Apa? Ini Daftar Tuntutannya

MediaMerdeka.com – Sejumlah kelompok masyarakat sekitar dan kalangan akademisi dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Setidaknya ada empat kelompok yang dijadwalkan menyampaikan aspirasi pada pada hari ini, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Melansir Antara, sejumlah massa bahkan telah berada di sekitar Gedung DPR demi menyiapkan spanduk dan atribut sejak sehari semasih belum aksi.

Lantas, aksi demo 27 Agustus 2026 di DPR tentang apa dan apa saja tuntutan masing-masing kelompok?

Berikut daftar tuntutan AMPB, GERAM, AMDB, dan RMP4 yang dirangkum dari informasi terbaru menjelang pelaksanaan aksi.

Tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)

Laporan Antara mengonfirmasi bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memawa dua tuntutan utama dalam aksi 27 Agustus, yakni:

1. Mendesak DPR RI dalam waktu dekat mengesahkan RUU Perampasan Aset. Tuntutan ini menjadi salah satu agenda utama AMPB dalam aksi di depan Gedung DPR.
2. Mendorong penerapan hukuman mati untuk koruptor. AMPB mengimbau tersangka tindak pidana korupsi memperoleh sanksi yang makin tegas.

Tuntutan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM)

Berbeda dari AMPB, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) mengangkut agenda yang makin luas.

Aliansi yang terdiri dari 14 organisasi kalangan akademisi dan masyarakat sekitar sipil tersebut mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia dan mengangkut 10 tuntutan, yakni:

1. GERAM menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kebijakan yang mereka nilai memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
2. GERAM mengimbau program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan serta dievaluasi secara menyeluruh, terutama dari sisi transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. GERAM menepis kebijakan perpajakan yang dianggap membebani masyarakat sekitar dan mendorong penerapan sistem pajak progresif untuk kelompok pemilik modal besar.
4. GERAM menuntut penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan yang gratis serta berkualitas. Mereka juga menepis komersialisasi pendidikan dan pemangkasan anggaran demi layanan dasar.
5. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh. Tuntutan ini mencakup pengendalian harga kebutuhan pokok sekaligus peningkatan upah agar buruh memperoleh penghasilan yang layak.
6. GERAM mengimbau pihak pemerintah menetapkan bencana yang terjadi di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional. Mereka juga mendesak percepatan bantuan serta proses pemulihan untuk masyarakat sekitar yang terdampak.
7. GERAM mendorong adanya regulasi yang menyerahkan perlindungan hukum untuk pekerja rumah tangga, termasuk jaminan upah yang layak dan jam kerja yang manusiawi.
8. GERAM menepis perluasan peran militer di ranah sipil serta mengimbau pembangunan batalyon dihentikan. Mereka juga menegaskan pentingnya supremasi sipil.
9. GERAM menuntut penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta mengimbau orang-orang yang mereka kategorikan sebagai tahanan politik dibebaskan.
10. GERAM mendesak pihak pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut kasus korupsi sekaligus mengonfirmasi aset hasil korupsi dapat dikembalikan demi kepentingan negara dan masyarakat sekitar.

Tuntutan Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB)

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga dijadwalkan mengikuti aksi di Jakarta. Berikut sejumlah tuntutan yang dibawa AMDB: