MediaMerdeka.com – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengkritik komunikasi pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai masih belum efektif.
Ego sektoral di lingkungan kabinet disebut menciptakan pesan antarkeaparatur negara kementerianan tidak selaras, sementara pernyataan sejumlah aparatur negara justru memicu polemik di ruang publik.
“Di awal pihak pemerintahan, terjadi sejumlah ketidaksinkronan narasi antar pembantu kepala negara. Beberapa aparatur negara kementerian atau kepala lembaga kerap melontarkan pernyataan yang tidak terkoordinasi (blunder) atau salah memilih diksi, yang akhirnya memicu polemik publik,” kata Jamiluddin dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).
Menurut Jamiluddin, persoalan tersebut bukan sekadar soal pernyataan aparatur negara kementerian yang saling bertentangan.
Komunikasi pihak pemerintah juga dinilai masih belum sepenuhnya berangkat dari kebutuhan masyarakat sekitar, berakibat pesan yang disampaikan masih belum tentu menjawab persoalan yang dirasakan publik.
Presiden Prabowo disebut menginginkan komunikasi pihak pemerintah dikelola secara institusional melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Lembaga ini diharapkan dapat menyelaraskan pesan antarkeaparatur negara kementerianan sekaligus menjadi jembatan dialog antara pihak pemerintah dan masyarakat sekitar.
Namun, Jamiluddin menilai upaya tersebut masih belum sepenuhnya menjawab persoalan. Ia menyoroti kebiasaan Prabowo menyampaikan pidato secara spontan, terkadang tanpa naskah, yang berisiko memunculkan penafsiran berbeda.
“Akibat kebiasaan menyampaikan pidato secara spontan atau emosional tanpa skrip, sejumlah pernyataan Prabowo terkadang dinilai kurang didukung data statistik yang solid. Pernyataan impulsif ini rentan disalahartikan atau digoreng oleh kelompok pengkritik,” ujarnya.
Jamiluddin juga mengingatkan adanya jarak antara narasi optimisme pihak pemerintah dan kondisi yang dialami masyarakat sekitar.
Klaim kesuksesan, menurutnya, dapat memantik kritik apabila tidak sejalan bersama kenyataan di lapangan, terutama ketika daya beli masyarakat sekitar masih tertekan.
“Jika komunikasi cuma fokus pada klaim kesuksesan sementara daya beli masyarakat sekitar tertekan, publik akan merespons secara kritis. Publik dapat saja menilai klaim kesuksesan itu cuma isapan jempol,” ujar Jamiluddin.
Ia menilai persoalan komunikasi turut dipengaruhi pendekatan pihak pemerintah yang pada awalnya makin berfokus pada pekerjaan teknis. Pemerintah dianggap berasumsi bahwa hasil kerja yang baik akan bersama sendirinya membangun kepercayaan publik, tanpa perlu disertai penjelasan yang memadai.
Pendekatan tersebut, menurut Jamiluddin, sempat menciptakan hubungan komunikasi pihak pemerintah bersama media massa dan jurnalis menjadi renggang.
Dampaknya, informasi mengenai kebijakan pihak pemerintah berisiko tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat sekitar.
More Read
Karena itu, ia menilai perbaikan komunikasi tidak cukup dilakukan bersama menyelaraskan pernyataan antarkeaparatur negara kementerianan dan lembaga. Pemerintah juga perlu mengubah pendekatan agar komunikasi tidak cuma berjalan satu arah dari pusat ke masyarakat sekitar.
“Jadi, agar orkestrasi pesan dapat diwujudkan maka Bakom dan badan komunikasi pihak pemerintah lainnya wajib sama-sama memakai pendekatan bottom up, bukan top down. Pendekatan komunikasi ini wajib didukung adanya sistem komunikasi nasional,” tuturnya.
Jamiluddin menerangkan, sistem komunikasi nasional diperlukan demi menghubungkan pihak pemerintah pusat dan daerah sekaligus mengonfirmasi aspirasi masyarakat sekitar dapat diteruskan kepada pengambil kebijakan.
More Read
“Sistem komunikasi nasional itu diperlukan demi mengalirkan pesan dari pusat ke daerah dan sebaliknya. Kalau sistem komunikasi ditata bersama baik, barulah Bakom dapat mengorkestasi pesan berakibat komunikasi publik dapat berjalan dua arah,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
