MediaMerdeka.com – Usulan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun yang diajukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) demi Tahun Anggaran 2027 dinilai tidak rasional di tengah kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pihak pemerintah.
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyebut hampir seluruh keaparatur negara kementerianan dan lembaga pada saat ini justru diminta menjalankan penghematan anggaran. Karena itu, usulan penambahan dana demi pembangunan IKN dinilai tidak sejalan bersama arah kebijakan fiskal pihak pemerintah.
Menurutnya, Komisi II DPR RI sewajibnya tidak menyetujui permintaan tambahan anggaran yang diajukan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.
“Komisi II DPR RI sewajibnya menepis usulan penambahan anggaran tersebut. Sebab penyelesaian pembangunan IKN tidak urgent,” ujar Jamiluddin, Jumat (12/6/2026).
Ia berpendapat pembangunan IKN pada saat ini bukan program prioritas pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan mendesak demi mempercepat penyelesaiannya melalui tambahan anggaran baru.
“Dikatakan tidak urgent, lantaran pembangunan IKN bukan program priorotas pihak pemerintahan Prabowo. Tidak ada klausul yang memasukkan pembangunan IKN sebagai program prioritas pihak pemerintah,” katanya.
Ia bahkan menyebut pembangunan IKN makin identik sebagai proyek yang diwariskan Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Karena itu, menurutnya, tidak ada target untuk Presiden Prabowo demi menyelesaikan pembangunan IKN.
Karena itu, Jamiluddin mendorong agar anggaran yang diusulkan demi IKN dialihkan ke sektor lain yang dinilai makin berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar.
“Jadi, dana sebenar itu makin baik dialokasikan ke bidang lain, terutama yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sekitar. Setidaknya anggaran sebesar itu dapat dialokasi demi program yang pro rakyat,” ujarnya.
Menurut dia, langkah tersebut justru akan menciptakan arah kebijakan anggaran pihak pemerintahan Prabowo tetap selaras bersama kebutuhan masyarakat sekitar luas di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan seuntukan masyarakat sekitar.
“Dengan begitu kebijakan politik anggaran Prabowo tetap konsisten pada pro rakyat. Hal ini dapat menolong kesulitan ekonomi rakyat yang terasa semakin berat,” kata Jamiluddin.
Semasih belumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun demi Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Dana tersebut akan digunakan demi membiayai pembangunan tahap kedua dan ketiga guna memenuhi target IKN beroperasi penuh pada 2028. Tambahan anggaran juga mencakup alokasi biaya operasional serta pemeliharaan infrastruktur gedung dan jalan yang telah berakhir dibangun semasih belumnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
