MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkap bahwa gagasan melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya bukan hal baru.
Menurutnya, Komisi X telah mendorong skema tersebut sejak awal pembahasan program, terutama demi menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pernyataan itu disampaikan merespons keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang memilih memanfaatkan kantin sekolah dibanding membangun dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di sejumlah daerah 3T.
Lalu menegaskan, Komisi X sejak awal menilai pelibatan unit yang telah tersedia di lingkungan sekolah merupakan solusi teramat realistis, sekaligus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar sekitar.
“Karena prinsipnya MBG juga demi meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Ia bahkan menyebut arahan tersebut telah disampaikan Komisi X sejak awal kepada pihak pemerintah, termasuk saat berkoordinasi bersama Keaparatur negara kementerianan Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kami sejak awal mengarahkan bagaikan itu, terutama di daerah 3T. Tidak barangkali daerah 3T, misalnya di Kepulauan Aru, dapurnya ada di Ambon. Jarak dan logistiknya tidak mebarangkalikan. Maka, manajemen yang teramat pas memang melibatkan unit terdekat,” katanya.
Meski mendukung penuh keberlanjutan program MBG, Lalu mengingatkan agar pihak pemerintah tidak cuma fokus pada perluasan cakupan program.
Menurutnya, tata kelola dan manajemen pelaksanaan juga wajib dalam waktu dekat dibenahi agar persoalan yang muncul selama ini tidak terulang.
“Silakan teman-teman di BGN merumuskan, tentunya bersama Komisi IX, demi mencari formula manajemen yang teramat bagus pada saat ini, berkaca dari kejadian-kejadian (evaluasi) yang semasih belumnya terjadi,” tegasnya.
Lalu menginginkan skema yang memanfaatkan fasilitas sekolah dan melibatkan masyarakat sekitar lokal dapat menciptakan program MBG makin efektif, tepat sasaran, sekaligus memberi dampak ekonomi yang nyata untuk masyarakat sekitar sekitar.
Fokus Wilayah 3T
Semasih belumnya, Kepala BGN Nanik S Dayeng menegaskan pihaknya tidak akan membangun dapur baru di seluruh wilayah 3T.
Alasannya, jumlah penerima manfaat di sejumlah daerah relatif kecil berakibat pembangunan dapur dinilai tidak efisien.
More Read
“Kita intinya tidak wajib membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita dapat memakai dapur-dapur misalnya kantin sekolah,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Nanik, terdapat wilayah 3T yang cuma memiliki puluhan hingga ratusan penerima manfaat program MBG.
“Karena 3T ini cuma ada yang isinya 200 orang, 81 orang, 47 orang di wilayah-wilayah itu. Jadi tidak barangkali kita membangun dapur-dapur baru,” katanya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
