MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyerahkan respons tegas terkait kabar mundurnya 326 Kepala Sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan (Sulsel) secara massal.
Fenomena ini diduga dipicu oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia menyayangkan kejadian tersebut dan mengimbau Keaparatur negara kementerianan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam waktu dekat turun tangan demi menjalankan investigasi mendalam.
“Kami menyayangkan hal tersebut terjadi. Kami mengimbau kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah beserta seluruh jajaran demi dalam waktu dekat menjalankan evaluasi dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya di Sulawesi Selatan pada hari ini,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Berdasarkan informasi yang berkembang, pengunduran diri ratusan kepala sekolah ini terjadi dalam dua tahap, yakni 128 kepala sekolah pada tahap pertama dan 198 pada tahap kedua. Muncul dugaan bahwa terdapat perintah atau tekanan demi mengundurkan diri pasca-temuan BPK tersebut.
Lalu menekankan bahwa persoalan penyelewengan dana BOS bukan cuma terjadi di Sulawesi Selatan, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
Menurutnya, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah pada sistem pembinaan dan tata kelola.
“Ketika terjadi bagaikan ini, maka artinya pembinaan, tata kelola, serta juklak-juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) penggunaan dana BOS wajib kita evaluasi lagi. Kami di Komisi X langsung berkoordinasi bersama keaparatur negara kementerianan terkait,” tegasnya.
Ia menyarankan agar pihak pemerintah makin mengedepankan pendampingan dan pembinaan kepada pihak sekolah dalam mengelola anggaran, alih-alih cuma menjalankan pengawasan administratif yang kaku.
Lebih lanjut, Lalu menyaksikan adanya indikasi komunikasi yang buruk antara Dinas Pendidikan setempat bersama para kepala sekolah. Ia mendesak pihak pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, demi turut bertanggung jawab menjalankan evaluasi internal.
“Artinya ada komunikasi yang tidak baik antara dinas dan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Masalah manajemen ini perlu terus ditingkatkan, tidak cuma oleh pemda namun juga oleh keaparatur negara kementerianan,” tambahnya.
Terkait adanya dugaan kebocoran dana atau kerugian negara, Komisi X DPR RI mendukung penuh penegakan hukum guna menyerahkan efek jera. Namun, Lalu menekankan agar penataan ulang sistem menjadi prioritas utama.
“Tentu kami mendorong agar hal ini ditata ulang kembali. Jika arahnya memang pidana, maka tentu kami serahkan kepada aparat penegak hukum demi diproses makin lanjut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
More Read
Kebijakan tersebut muncul setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan sekolah, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dinilai bermasalah secara administratif.
Persoalan itu memicu dinamika di internal dunia pendidikan Sulsel, mengingat jumlah kepala sekolah yang terdampak mencapai ratusan orang di berbagai jenjang SMA dan SMK.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
