MediaMerdeka.com – Eskalasi gerakan kalangan akademisi di Indonesia kembali memanas bersama munculnya tudingan serius mengenai adanya intervensi politik praktis.
Aliansi kalangan akademisi yang menamakan diri BEM Bersatu secara terbuka menegaskan penolakan terhadap segala bentuk gerakan yang dianggap telah melenceng dari substansi perjuangan rakyat.
Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta, Selasa (16/6/2026), BEM Bersatu menegaskan posisi mereka demi menjaga kemurnian suara kalangan akademisi.
Juru bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyoroti adanya indikasi kuat bahwa sejumlah aksi belakangan ini tidak lagi murni mengangkut aspirasi masyarakat sekitar, melainkan telah disusupi oleh agenda elite politik tertentu yang ingin merebut kekuasaan.
“Kami, BEM Bersatu, menepis segala bentuk penunggangan gerakan kalangan akademisi oleh kepentingan politik praktis. Gerakan kalangan akademisi wajib tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula sebagaimana dilansir Antara.
Kritik tajam diarahkan pada kualitas aksi kalangan akademisi yang dinilai merasakan penurunan secara intelektual. BEM Bersatu menyaksikan adanya fenomena aksi yang dilakukan tanpa kajian mendalam dan lemah dalam argumentasi.
Hal ini memicu kecurigaan bahwa massa cuma digerakkan oleh kepentingan sesaat tanpa memahami urgensi masalah yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat sekitar luas.
“Kami menilai sejumlah aksi kalangan akademisi belakangan ini mengawali kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” katanya.
Salah satu poin yang menjadi sorotan utama merupakan prioritas isu yang diangkat oleh kelompok kalangan akademisi tertentu.
Di saat pihak pemerintah tengah menggulirkan program strategis yang bersentuhan langsung bersama kesejahteraan rakyat, justru muncul penolakan yang dianggap tidak berdasar pada data yang kuat.
BEM Bersatu menyayangkan adanya penolakan terhadap program yang bersifat sosial-ekonomi untuk masyarakat sekitar bawah.
“Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat sekitar justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” kata Rahmat.
Dugaan keterlibatan aktor politik semakin menguat ketika BEM Bersatu membeberkan temuan lapangan terkait fasilitas yang digunakan dalam aksi.
Nama mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, disebut-sebut memiliki keterkaitan bersama jaringan politik yang berafiliasi bersama tokoh-tokoh besar di Indonesia.
More Read
Temuan ini mencakup penggunaan kendaraan mewah yang terdaftar atas nama keluarga tokoh militer.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
