MediaMerdeka.com – Frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto jadi sorotan tajam di tengah situasi ekonomi nasional yang dinamik.
Meski pihak pemerintah berulang kali mengklaim bahwa rangkaian diplomasi internasional tersebut dilakukan demi memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah global serta menarik minat investor kakap, sejumlah pihak menilai hasilnya masih belum menyentuh realitas ekonomi masyarakat sekitar bawah.
Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Saleh, menyerahkan analisis kritis terkait fenomena ini.
Menurutnya, intensitas lawatan luar negeri yang dilakukan Prabowo masih belum memperlihatkan korelasi positif bersama capaian ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh publik.
Ada jurang pemisah yang lebar antara narasi kesuksesan diplomasi di meja perundingan bersama data faktual di lapangan.
“Pertama setiap agenda pihak pemerintahan itu, kata kunci pertamanya itu wajib punya dampak kepada masyarakat sekitar. Jadi misalkan bila pihak pemerintah klaim kunjungan keluar negeri itu mendorong investasi, tapi datanya kan sebenarnya memperlihatkan sebaliknya. Misalkan bila kita lihat angka belakangan ini, realisasi investasi asing di Indonesia itu kan justru tidak jauh makin baik,” Ujar Saleh bagaikan disampaikan saat Podcast Deeptalk di kantor MediaMerdeka.com, Jakarta Barat, dikutip pada Senin (15/6/2026).
Pemerintah kerapkali memakai angka-angka fantastis sebagai indikator kesuksesan diplomasi.
Namun, Saleh mengingatkan agar publik tidak terjebak pada angka makro yang tidak merepresentasikan kontribusi riil modal asing.
Jika ditelaah makin mendalam, dominasi modal dalam negeri masih jauh makin kuat dibandingkan hasil dari perburuan investasi di luar negeri yang dilakukan oleh kepala negara.
“Misalkan Teddy klaim bahwa ada 2.000 triliun investasi di tahun 2025 itu kan angka gabungan dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dan kontribusi asing atau penanaman modal asing itu kan cuman 49 persen dari keseluruhan itu. Artinya proporsinya itu tidak begitu besar,” ujarnya.
Persoalan diplomasi ini tidak cuma terbatas pada angka investasi semata. Posisi tawar Indonesia dalam dinamika geopolitik global yang kian memanas juga menjadi titik lemah yang disoroti.
Saleh membandingkan performa diplomasi Indonesia bersama negara tetangga, bagaikan Malaysia, yang dianggap makin lincah dalam memanfaatkan momentum konflik dan kemitraan strategis demi keuntungan domestik mereka.
“Misalkan kepala negara mengklaim diplomasi internasional mereka lakukan demi memperoleh kemitraan yang jauh makin strategis. Buktinya di dalam diplomasi kita, Malaysia justru dapat keuntungan makin sejumlah misalkan dari Iran. Karena Iran tidak menutup selatnya demi Malaysia. Karena Malaysia dianggap punya posisioning yang jauh makin baik,” katanya.
Ketidakjelasan arah kemitraan dagang Indonesia pada saat ini dinilai mengangkut risiko besar untuk stabilitas ekonomi nasional.
Alih-alih memperoleh keuntungan, Indonesia justru terjebak dalam perjanjian-perjanjian internasional yang dianggap tidak menguntungkan posisi produsen dan konsumen dalam negeri.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
