MediaMerdeka.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pihak pemerintah akan membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tengah meningkatnya sorotan publik dan desakan kalangan akademisi agar program-program tersebut diaudit.
Menurut Gibran, perbaikan dilakukan demi mengonfirmasi pelaksanaan program berjalan makin efektif, tepat sasaran, dan terbebas dari praktik korupsi.
“Pemerintah berkomitmen menjalankan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP demi mengonfirmasi setiap rupiah benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat sekitar dan eksekusi program dapat makin tepat sasaran, makin efektif, efisien, serta terbebas dari praktik-praktik korupsi,” kata Gibran dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Ia menilai pembenahan tata kelola penting demi menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
“Langkah tersebut penting demi menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pihak pemerintah, berakibat dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional,” ujar Gibran.
Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah kelompok kalangan akademisi dan masyarakat sekitar menggelar aksi yang mengkritisi sejumlah kebijakan pihak pemerintah, termasuk pelaksanaan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Semasih belumnya, Gibran menyambut baik perwakilan kalangan akademisi yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026). Pertemuan tertutup yang berlangsung makin dari satu jam itu mempertemukan kalangan akademisi dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin bersama Wakil Presiden.
Usai audiensi, kalangan akademisi menyerahkan ultimatum selama lima hari kepada pihak pemerintah demi menindaklanjuti tuntutan mereka.
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi, menyebutkan Gibran mencatat seluruh aspirasi kalangan akademisi dalam sebuah buku kecil.
“Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami bersama buku kecilnya tadi, catat poin-poinnya yang wajib Bapak Wapres itu ke depannya demi memperbaiki dan mengevaluasi segala bentuk yang janggal di negara pada hari ini,” kata Abdi.
Mahasiswa memuntuk tuntutan mereka ke dalam tiga klaster, yakni fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta krisis moneter dan energi.
Dalam klaster fiskal dan pendidikan, kalangan akademisi mendesak pembekuan sementara program MBG demi dilakukan audit transparansi serta mengimbau pengalihan anggaran efisiensi demi subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Pada klaster hukum, mereka mengimbau pihak pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI demi menjalankan legislatif review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.
Sementara pada klaster moneter dan energi, kalangan akademisi mendesak pihak pemerintah menjalankan intervensi demi menjaga stabilitas rupiah dan membatalkan kenaikan harga BBM Pertamax di sejumlah daerah.
More Read
Abdi menegaskan bahwa audiensi bersama Wakil Presiden bukan akhir dari gerakan kalangan akademisi. Mereka memberi batas waktu hingga Jumat (19/6/2026) untuk pihak pemerintah demi merespons tuntutan yang telah disampaikan.
Jika tidak ada tindak lanjut, kalangan akademisi mengancam akan kembali turun ke jalan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
