MediaMerdeka.com – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengusulkan agar Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dilebur ke keaparatur negara kementerianan lain. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut tumpang tindih bersama tugas sejumlah keaparatur negara kementerianan dan masih belum memperlihatkan kontribusi yang signifikan.
Media menilai BP Taskin tidak memiliki instrumen maupun anggaran yang memadai demi menjalankan program percepatan pengentasan kemiskinan.
“BP Taskin itu sebetulnya secara politik cuma untuk-untuk jabatan saja. Instrumennya mereka enggak punya, mereka juga enggak punya anggaran yang signifikan, termasuk demi implementasi program dan lain-lain,” kata Media kepada MediaMerdeka.com, Kamis (18/6/2026).
Ia menerangkan, sejak awal fungsi BP Taskin cuma sebatas sinkronisasi, integrasi, penyusunan master plan, serta koordinasi lintas sektor. Namun, menurutnya, fungsi-fungsi tersebut telah dijalankan oleh Bappenas, Keaparatur negara kementerianan Sosial, dan Keaparatur negara kementerianan Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
“Jadi praktis hingga pada saat ini BP Taskin itu enggak ada kontribusinya sama sekali. Saya lihat dampaknya terhadap percepatan program pengentasan kemiskinan juga tidak terlihat,” ujarnya.
Media menilai, selama ini publik makin sejumlah menyaksikan aktivitas seremonial dibandingkan hasil konkret dari BP Taskin.
“Yang terlihat di mata publik ya kunjungan lapangan, forum diskusi. Jadi cuma aktivitas birokrasi dan ini enggak mencerminkan hasil sama sekali. Apakah kemiskinan kini terjadi penurunan lantaran inovasi dari BP Taskin? Kan enggak juga. Jadi relatif amat minim kontribusinya terhadap tata kelola pengentasan kemiskinan di Indonesia,” katanya.
Karena itu, ia menyarankan agar BP Taskin dilebur ke keaparatur negara kementerianan yang memiliki tugas serupa, bagaikan Keaparatur negara kementerianan Sosial atau Bappenas.
“Jadi sebaiknya dievaluasi saja, barangkali dilebur ke Keaparatur negara kementerianan Sosial atau Bappenas. Itu jauh makin baik ketimbang kini malah kontraproduktif dan jauh dari upaya mempercepat penyelesaian kemiskinan,” ujar Media.
Minta Prabowo Evaluasi Budiman Sudjatmiko
Selain mengusulkan peleburan BP Taskin, Media juga mengimbau Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.
Menurutnya, evaluasi tidak cuma berkaitan bersama kinerja lembaga, namun juga menyangkut kontroversi Budiman saat berdiskusi bersama kalangan akademisi yang dinilai menjadi beban politik untuk pihak pemerintah.
“Jadi saya kira Pak Budiman wajib dievaluasi lantaran jangankan bicara kinerja, kini malah ribut-ribut kontroversi di kampus dan akhirnya justru menyerahkan tekanan politik kepada kabinet pada hari ini,” katanya.
Media mempertanyakan capaian BP Taskin sejak dibentuk dan dampaknya terhadap upaya pengentasan kemiskinan nasional.
“Harus dilakukan evaluasi. Apa target dari BP Taskin yang sebenarnya telah dicapai? Apa dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan? Karena praktis aparatur negara struktural di bawah BP Taskin juga tidak punya kemampuan setara Bappenas, setara Keaparatur negara kementerianan Sosial, bahkan juga tidak memiliki instrumen anggaran demi melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan,” tuturnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
