MediaMerdeka.com – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax sejak 10 Juni 2026 dinilai bukan sekadar membebani pengguna kendaraan pribadi. Di balik lonjakan harga tersebut, sektor agribisnis disebut menyikapi ancaman kenaikan biaya yang dapat menekan keuntungan tersangka usaha dari hulu hingga hilir.
Dosen Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Hani Perwitasari, menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi menyerahkan dampak signifikan terhadap aktivitas pangan yang masih amat bergantung pada transportasi.
Menurutnya, tambahan biaya tidak cuma dirasakan produsen, namun juga tersangka distribusi hingga pedagang yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
“Pasti dampaknya besar lantaran mobilitas pangan memakai transportasi yang membutuhkan BBM. Pada akhirnya biaya bertambah dan keuntungan tersangka usaha berkurang,” kata Hani, Jumat (19/6/2026).
Hani menerangkan dampak kenaikan BBM akan merambat ke seluruh mata rantai agribisnis, mengawali dari proses produksi, penanganan pascapanen, distribusi, hingga pemasaran.
Sektor distribusi diperkirakan menjadi untukan yang teramat rentan terkena imbas. Semakin jauh jarak pengiriman, semakin besar pula biaya tambahan yang wajib ditanggung tersangka usaha.
“Di dalam rantai pemasaran atau value chain, mengawali dari produksi, pascapanen, distribusi hingga pemasaran tentu terdampak bersama adanya kenaikan BBM ini,” ungkapnya.
Namun, menurut Hani, kenaikan biaya operasional tidak senantiasa dapat langsung dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga produk. Banyak tersangka usaha justru berusaha mempertahankan daya beli masyarakat sekitar agar tidak kehilangan pasar.
Dalam kondisi bagaikan itu, berbagai strategi biasanya ditempuh, mengawali dari menekan margin keuntungan, mengurangi ukuran produk, hingga menjalankan efisiensi pada proses produksi dan distribusi.
“Kadang makin mudah mengurangi kualitas atau ukuran produk daripada langsung menaikkan harga lantaran tersangka usaha juga mempertimbangkan respons konsumen,” tuturnya.
Ia mencontohkan tersangka usaha pengolahan kopi yang kini menyikapi kenaikan biaya produksi dari berbagai sisi. Meski demikian, mereka masih belum tentu dapat langsung menaikkan harga jual lantaran wajib mempertimbangkan kemampuan konsumen membeli produk tersebut.
“Input produksi meningkat, namun tersangka usaha masih belum tentu dapat langsung menaikkan harga lantaran ada pertimbangan daya beli konsumen,” tuturnya.
Di tengah tekanan biaya tersebut, Hani menilai pihak pemerintah perlu menyerahkan dukungan yang tepat sasaran, terutama untuk kelompok masyarakat sekitar menengah ke bawah yang teramat rentan terdampak gejolak harga.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat produksi domestik dan mendorong kemandirian pangan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pasar global.
More Read
Menurutnya, semakin besar kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri, semakin kecil pula dampak gejolak harga internasional terhadap perekonomian nasional.
“Ketika kita semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, maka pengaruh fluktuasi harga global juga dapat ditekan,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
