MediaMerdeka.com – Mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menanggapi mencuatnya dugaan aliran dana kepada kalangan akademisi yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Dugaan aliran dana sebesar Rp300 juta itu menyeret Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK) memicu gelombang kritik dari sejumlah pihak.
Skandal ini terungkap setelah Ketua BEM FH UBK mengakui telah menyambut baik uang muka sebesar 20 persen.
Tiyo lalu mengaitkan fenomena tersebut bersama pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo yang mengaku mengetahui pihak-pihak yang membiayai demonstrasi.
Menurut Tiyo, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai pihak yang berada di balik dugaan mobilisasi massa dalam sejumlah aksi.
Ia bahkan menduga pihak yang mengetahui praktik tersebut dapat jadi memiliki keterkaitan langsung bersama aktivitas pembiayaan demonstrasi.
“Kemarin itu Pak Prabowo pidato. Beliau sampaikan bahwa beliau tahu siapa yang bayar-bayar demo. Mungkin beliau tidak cuma tahu, tapi beliaulah untukan yang terlibat demi membayar demo-demo itu,” kata Tiyo ditemui di UGM, Kamis (25/6/2026).
Tak cuma itu, Tiyo turut menyoroti fenomena mobilisasi massa demi mendukung program pihak pemerintah merupakan hal yang tidak lazim dalam praktik demokrasi.
“Baru kali ini loh ada program yang dibela mati-matian sampai ada mobilisasi massa demi mendukung programnya,” ucapnya.
Ia berpandangan kemunculan kelompok-kelompok yang secara aktif membela program pihak pemerintah di tengah derasnya kritik publik memperlihatkan adanya kegelisahan dari lingkar kekuasaan.
Apalagi bersama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejumlah menuai kritikan.
“Saya kira ini sebenarnya ekspresi kepanikan istana di dalam merespons sejumlah sekali kritikan pada MBG dan ini wajah dari pihak pemerintahan yang sebenarnya amat kolonial,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tiyo menilai pola yang muncul pada saat ini mengingatkannya pada strategi politik pecah belah yang kerap digunakan dalam pihak pemerintahan kolonial. Menurutnya, polarisasi sengaja diciptakan bersama mempertentangkan kelompok masyarakat sekitar satu bersama yang lain.
“Ciri pihak pemerintahan kolonial itu kan devide et impera. Mereka senang mengadu domba,” ujarnya.
More Read
Kondisi tersebut terlihat dari munculnya pertentangan antarkelompok masyarakat sekitar maupun kalangan akademisi dalam merespons berbagai kebijakan pihak pemerintah. Tiyo menilai situasi itu menjadi potret bagaimana kritik publik dihadapi bersama membangun konflik horizontal.
“Hari ini rakyat diadu domba, kalangan akademisi versus kalangan akademisi, rakyat versus rakyat. Bagi saya ini potret yang memperlihatkan kepanikan, sekaligus karakter pihak pemerintahan kolonial yang sampai hari diwarisi oleh pihak pemerintahan nasional,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
