MediaMerdeka.com – Jaringan Damai Papua Adriana Elisabet menilai persoalan separatisme di Papua tidak muncul begitu saja, melainkan berawal dari berbagai keluhan dan kekecewaan masyarakat sekitar yang dinilai tidak mendapat respons memadai dari pihak pemerintah Indonesia.
Hal itu disampaikan Adriana dalam diskusi dan bedah buku Thom Beanal: Pastor Awam, Kepala Suku, dan Bapa Bangsa Papua.
Menurut dia, persoalan tersebut pada awalnya berkaitan bersama keluhan masyarakat sekitar Papua, termasuk persoalan ekonomi yang muncul sejak proses referendum hingga masuknya Freeport.
“Persoalan separatisme katakanlah yang ada di Papua itu kan mengawali dari sebuah grievance, keluhan, kekecewaan kenapa begini keadaannya. Itu di awal-awal ya, itu lantaran kasus referendum, masuk Freeport, itulah grievance-nya soal ekonomi,” kata Adriana dalam diskusi tersebut di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Adriana menilai situasi tersebut berpotensi berkembang menjadi perlawanan ketika berbagai keluhan masyarakat sekitar tidak dalam waktu dekat direspons.
Menurutnya, apabila pihak pemerintah sejak awal membuka komunikasi dan menyerahkan penjelasan terhadap persoalan yang dipermasalahkan masyarakat sekitar Papua, perkembangan konflik kebarangkalian dapat berbeda.
“Seandainya saja pihak pemerintah merespons cepat waktu itu keluhan-keluhan itu barangkali enggak ada sampai kini. Karena merasa tidak direspons, jadilah perlawanan, ada bahkan keinginan memisahkan diri,” ujarnya.
Menurut Adriana, perlawanan di Papua lalu berkembang hingga mendapat perhatian di tingkat internasional.
Di sisi lain, gerakan tersebut kerap diberi stigma sebagai gerakan separatis hingga dikaitkan bersama istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok separatis teroris.
Ia menilai pelabelan tersebut tidak menyelesaikan persoalan mendasar yang semasih belumnya masih belum terjawab.
“Karena perlawanan Papua terus meluas ya, bahkan ke internasional juga ya, walaupun itu tetap ada pro-kontra, lalu distigma lah gerakan separatis. Bahkan gerakan separatis teroris, balik lagi ke istilah OPM dan lain sebagainya,” kata Adriana.
Adriana lalu menyoroti pentingnya pelurusan sejarah Papua sebagaimana menjadi untukan yang dibahas dalam buku tentang Thom Beanal.
Menurut dia, sejarah perlu dibicarakan secara terbuka lantaran rangkaian peristiwa masa lalu dapat melahirkan interpretasi berbeda antara pihak pemerintah Indonesia dan masyarakat sekitar Papua.
“Itu persoalan yang tidak dijawab bersama baik. Nah, makanya di bukunya Pak Tom diperlukan pelurusan sejarah ya, perlu didialogkan sejarah itu,” tuturnya.
More Read
Ia menyebutkan perbedaan perspektif tersebut menjadi salah satu persoalan sensitif lantaran pihak pemerintah Indonesia selama ini memandang sejarah Papua sebagai sesuatu yang telah final.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
