MediaMerdeka.com – Pertanyaan publik mengenai aksi bersih-bersih atau sekadar upaya memenuhi prosedur antigratifikasi mengemuka setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menginformasikan dugaan gratifikasi berupa amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, di ruang kerjanya.
Raja Juli mengakui bahwa amplop itu ditinggalkan Suhardiman usai rombongannya lakukan audiensi di Kantor Kemenhut di Jakarta pasa 2 Juni lalu.
Meski menyebut telah mengembalikan amplop tersebut ke Suhardiman, Raja Juli lalu baru menginformasikan pemberian tersebut satu bulan setelahnya, 3 Juli 2026.
Langkah tersebut justru memunculkan tanda tanya di ruang publik. Pasalnya, laporan itu disampaikan setelah Suhardiman makin dulu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 Juni 2026.
Jejak Amplop di Meja Menteri
Nama Raja Juli terlibat dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kuansing Suhardiman itu setelah disebut oleh KPK adanya sangkaan gratifikasi terkait pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Tak lama pasca pernyataan KPK, Raja Juli lakukan konferensi pers di kantornya dan membeberkan kejadian 2 Juni saat amplop itu ditinggal Suhardiman.
Politisi PSI itu mengaku tidak mengetahui isi amplop tersebut. Oleh lantaran itu, ia mengimbau ajudan pribadinya demi mengembalikannya.
“Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya minta ajudan saya demi mengembalikan amplop tersebut,” kata Raja Juli di Jakarta, Jumat (3/7) lalu.
Lantaran padatnya kesibukan serta proses perizinan bertemu kepala daerah, ajudan Raja Juli pada akhirnya baru dapat mengembalikan amplop pada 12 Juni 2026.
Proses pengembalian disebut disertai tanda terima dan notulensi sebagai dokumentasi internal.
Beberapa pekan lalu, KPK menjalankan OTT terhadap Suhardiman dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi.
Baru setelah perkembangan tersebut, tepatnya 3 Juli 2026, Raja Juli menginformasikan peristiwa penolakan gratifikasi itu kepada KPK pasca ia lakukan konferensi pers pada pagi hari.
Ramai Dikritik DPR
More Read
KPK menerangkan laporan tersebut sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi berdasarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026.
Tahapan yang dilakukan meliputi verifikasi administrasi, analisis, hingga koordinasi internal demi menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut.
KPK menegaskan tetap membuka peluang memanggil Raja Juli apabila keterangannya dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara yang menjerat Bupati Kuansing.
More Read
Kebarangkalian pemeriksaan itu dilakukan demi mendalami motif pemberian amplop maupun rangkaian peristiwa yang terjadi semasih belum dan setelah pertemuan antara keduanya.
Tindakan inisiatif pengembalian amplop itu juatru tuai kritik dari Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, menegaskan bahwa wajibnya Raja Juli langsung menginformasikan kejadian tersebut ke KPK dalam kurun waktu 30 hari.
Firman menegaskan bahwa prosedur pengembalian gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Pengembalian gratifikasi yang benar merupakan kepada KPK, bukan kepada pemberi. Hal ini demi mengonfirmasi transparansi dan akuntabilitas. Pengembalian ke pemberi tidak dikenal dalam UU Tipikor dan justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.
Firman menegaskan, Komisi IV DPR menghormati asas praduga tak bersalah.
Namun demikian, dugaan gratifikasi yang melibatkan penyelenggara negara merupakan persoalan serius yang perlu dicermati dan dikawal oleh DPR.
More Read
Sorotan Soal Waktu Pelaporan
Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menyebut bahwa wajar saja publik mempertanyakan waktu pelaporan ke KPK yang dilakukan Raja Juli.
Sebab, amplop diterima pada 2 Juni 2026, sementara laporan ke KPK baru disampaikan pada 3 Juli 2026, tiga hari pasca OTT terjadi.
“Publik pun berandai-andai, bila Bupati Kuansing tidak tertangkap, apa Raja Juli menginformasikan gratifikasi tersebut ke KPK. Aneka penilaian itulah yang berkembang di benak publik,” ujarnya.
Karena itu, Jamiluddin menilai keterbukaan aparatur negara negara dalam menginformasikan dugaan gratifikasi menjadi penting demi menjaga kepercayaan publik.
Menurut Jamiluddin, kondisi tersebut memunculkan beragam persepsi di masyarakat sekitar mengenai komitmen antikorupsi di Keaparatur negara kementerianan Kehutanan.
Karena itu, ia menilai para aparatur negara kementerian di Kabinet Presiden Prabowo Subianto perlu memperlihatkan komitmen antikorupsi secara terbuka, termasuk bersama dalam waktu dekat menginformasikan setiap dugaan gratifikasi yang diterima.
“Salah satunya bersama mengkomunikasikan secara terbuka ke publik setiap menyambut baik gratifikasi. Keterbukaan itu diperlukan agar pemberi gratifikasi akan merasa malu dan tidak akan mengulang perbuatan yang sama,” kata Jamiluddin.
Ia juga menginginkan Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap setiap anggota kabinet yang terbukti menyambut baik gratifikasi bersama menindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
