MediaMerdeka.com – Aliansi kalangan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menyampaikan ultimatum terbuka kepada penyelenggara negara atas kemunduran demokrasi dan pembungkaman kritik yang kian masif.
Konsolidasi tiga kampus besar ini menandai memuncaknya kemarahan publik terhadap kebijakan pihak pemerintah yang dinilai kian menjauh dari kepentingan rakyat.
Ketua Umum Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, menegaskan bahwa sikap yang diambil para kalangan akademisi bukan sekadar mewakili almamater masing-masing. Lebih dari itu merupakan penegasan atas keterpurukan kondisi bangsa yang sengaja ditutupi narasi pencitraan penguasa.
“Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rakyat tengah dirundung pilu, dan negeri ini berada dalam kenestapaan,” kata Mesa dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/9/2026).
Pemerintah disorot tajam lantaran terus membebani masyarakat sekitar bersama beban ekonomi yang mencekik, bagaikan pajak tinggi dan lonjakan biaya hidup dasar.
Pada saat bersamaan, penggunaan anggaran negara justru dinilai tidak transparan serta dialokasikan demi program-program yang minim pertanggungjawaban publik.
“Kehidupan rakyat kian berat, dihantui oleh pajak dan biaya demi bertahan hidup, ongkos transportasi, di sisi lainnya pihak pemerintah justru menghamburkan uang negara demi program yang minim transparansi dan lemah pertanggungjawaban,” tandasnya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Yatalathof Ma’shum Imawan, mengingatkan penguasa bahwa batas kesabaran masyarakat sekitar memiliki limitasi.
Sekaligus dalam kesempatan ini menegaskan keterlibatan kalangan akademisi merupakan bentuk perlawanan terhadap penyelewengan kekuasaan yang dikuasai kelompok oligarki.
“Kami tidak sedang memusuhi negara. Tetapi kami sedang menepis negara dirampas oleh kepentingan kekuasaan,” ujar Athof.
Lebih lanjut, peringatan keras disuarakan agar pihak pemerintah dalam waktu dekat menghentikan praktik pengelolaan keuangan negara secara sewenang-wenang serta pemanfaatan hukum demi kepentingan elit tertentu. Ketidak berhasilan pihak pemerintah dalam merespon aspirasi publik ditentukan akan memicu gelombang perlawanan yang makin besar di jalanan.
“Jika pihak pemerintah terus menutup telinga, rakyat akan memperkeras suara. Jika kekuasaan terus menutup ruang demokrasi, rakyat akan memenuhi ruang-ruang publik. Jika negara terus meninggalkan rakyat, kalangan akademisi wajib berdiri bersama rakyat,” tegasnya.
Ditambahkan, Ketua Kabinet KM ITB, Nahdah Nabillah HR, menyerukan penggalangan kekuatan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Seruan ini ditujukan demi membangun basis gerakan yang terorganisir guna menahan laju kebijakan kilat pihak pemerintah yang merugikan masyarakat sekitar luas.
“Kita tidak boleh berdiam, apalagi menunduk. Kebijakan kilat yang menciptakan rakyat kian sekarat tidak dapat dibiarkan lantaran masa depan
merupakan milik kita bersama,” ucap Nahdah.
More Read
Guna merealisasikan hal tersebut, elemen kalangan akademisi menggalang konsolidasi lintas sektor yang melibatkan kelompok buruh, petani, nelayan, hingga akademisi dan masyarakat sekitar adat.
Gerakan sipil ini diarahkan demi melawan segala bentuk kebohongan serta merawat kebebasan akademik melalui aksi yang damai, disiplin, dan terstruktur di seluruh kota.
“Mari kita bangun infrastruktur gerakan yang solid, demi menyatukan kekuatan rakyat dan kembali bergerak bersama,” tandasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
