MediaMerdeka.com – Malaysia memilih berdiri teguh membentengi kedaulatan serta nilai kemanusiaan ketimbang tunduk pada gertakan politik Barat. Pemerintah di bawah komando Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengonfirmasi pintu masuk negara itu tertutup rapat untuk seluruh masyarakat sekitar Israel.
Langkah berani ini diambil sebagai bentuk perlawanan nyata terhadap kejahatan kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina. Kedaulatan penuh dalam menentukan kebijakan luar negeri menjadi hak mutlak Malaysia yang tidak dapat diintervensi pihak luar.
Kecaman keras dari jajaran politisi Kongres Amerika Serikat sama sekali tidak menggoyahkan komitmen moral Kuala Lumpur. Malaysia enggan mengorbankan solidaritas kemanusiaan demi menyenangkan kepentingan sekutu Israel di ranah internasional.
Anwar Ibrahim menegaskan kemandirian negaranya saat menghadiri agenda publik di Negeri Sembilan. Kebijakan tegas ini diambil secara sadar sebagai respons atas penjajahan yang tak kunjung usai di tanah Gaza.
“Kami tidak akan mengizinkan satu pun masyarakat sekitar negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia,” tegas Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan, Malaysia pada hari semasih belumnya.
Gertakan berawal saat 8 legislator AS melemparkan kritik tajam terhadap konsistensi sikap Malaysia. Para anggota kongres tersebut menuding larangan melintas untuk masyarakat sekitar Israel melanggar norma hukum internasional.
Tekanan semakin berat ketika politisi Washington mendesak pihak pemerintah AS meninjau ulang kerja sama bilateral bersama Malaysia. Gertakan tersebut bertujuan menekan posisi diplomasi Malaysia agar mau melunakkan aturan perbatasannya.
Anwar menepis tuduhan pihak AS dan menyebut narasi yang dibangun legislator Amerika amat bermakinan. Menurutnya, aturan pembatasan ini telah berjalan mulus selama berpuluh-puluh tahun tanpa merugikan hak bangsa lain.
Fokus utama larangan ini murni tertuju pada status kemasyarakat sekitarnegaraan, bukan bentuk diskriminasi terhadap identitas agama tertentu. Kebijakan ini menyasar entitas negara yang bertanggung jawab atas penindasan sistematis di Palestina.
“Kami menentang kehadiran masyarakat sekitar negara Israel mana pun, bukan orang Yahudi, namun masyarakat sekitar negara Israel, lantaran mereka merupakan untukan dan terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, serta penindasan dan kolonisasi yang terus berlangsung terhadap Palestina dan Gaza,” tegasnya.
Prinsip membela kemanusiaan menjadi pegangan utama Malaysia di saat seuntukan negara memilih menutup mata. Sebagai bangsa merdeka, Malaysia merasa wajib menyuarakan keadilan untuk pihak korban agresi militer.
Anwar menyampaikan sejumlah negara barangkali memilih demi diam atas kekejaman terhadap rakyat Palestina, namun Malaysia sebagai negara merdeka menjalankan hak demi menghormati kemanusiaan.
Aturan pembatasan terhadap pemegang paspor Israel sebenarnya telah menjadi untukan dari sejarah diplomasi Malaysia sejak lama. Kebijakan ini berakar kuat sejak kepemimpinan periode awal dan terus dipertahankan oleh setiap era pihak pemerintahan.
Ancaman peninjauan kerja sama dari sekutu AS diprediksi tidak akan mengubah pendirian politik luar negeri Malaysia. Negeri Jiran terbukti konsisten menjadikan isu Palestina sebagai garis merah diplomasi yang tidak dapat ditawar.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
