MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui adanya penguatan sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keaparatur negara kementerianan Keuangan (Kemenkeu) bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin).
Baik Bea Cukai dan Barantin bakal berkolaborasi dalam mendukung biosekuriti nasional, meningkatkan kualitas layanan ekspor-impor, serta memperkuat tata kelola pelayanan publik melalui integrasi sistem dan pengelolaan anggaran yang efektif.
Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menyampaikan berbagai program prioritas yang tengah dikembangkan mengawali dari penguatan sistem biosekuriti nasional, percepatan integrasi layanan karantina bersama Bea Cukai melalui National Logistics Ecosystem (NLE), optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penguatan sarana prasarana, laboratorium, dan digitalisasi layanan karantina.
“Saya datang bersilaturahmi bersama Pak Menteri Keuangan demi membahas integrasi pelayanan agar pengawasan karantina semakin efektif,” ujar Karding dalam siaran pers, dikutip Senin (27/7/2026).
Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa Pemerintah mendukung penguatan kapasitas Barantin mengingat perannya yang strategis dalam menjaga keamanan hayati nasional dan mendukung kelancaran perdagangan.
Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap penguatan program perlu dilaksanakan secara bertahap bersama mempertimbangkan ruang fiskal pihak pemerintah dan skala prioritas pembangunan.
“Anggaran kita pada saat ini masih defisit berakibat kita wajib betul-betul hati-hati ketika menambah pengeluaran baru. Saya pikir karantina memang penting, namun pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas,” kata Purbaya.
Dalam arahannya, Menkeu menilai penguatan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari dan ke luar negeri perlu menjadi prioritas awal dalam memperkuat sistem biosekuriti nasional.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan menyerahkan manfaat yang makin besar dalam mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengganggu sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta ketahanan pangan nasional.
Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Kemenkeu juga mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pemindaian (scanner) secara terpadu antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Barantin. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus mendorong efisiensi investasi pihak pemerintah.
“Kita ingin investasi pihak pemerintah dilakukan secara tepat berakibat fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan bersama oleh instansi terkait. Dengan begitu, pengawasan semakin efektif sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran,” ucap dia.
Sebagai tindak lanjut, Purbaya mengarahkan agar Barantin, Bea Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW) memperkuat koordinasi teknis guna mengonfirmasi kesiapan sistem, prosedur operasional, dan mekanisme pertukaran data semasih belum integrasi layanan dilaksanakan secara menyeluruh.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan yang makin cepat, efektif, dan terintegrasi untuk masyarakat sekitar serta tersangka usaha.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
