MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan keputusan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta demi menerbitkan obligasi daerah.
Bagi yang masih belum tahu, obligasi daerah merupakan surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh pihak pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) demi ditawarkan kepada masyarakat sekitar melalui penawaran umum di pasar modal.
Menkeu Purbaya mengaku tidak tahu soal keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung demi menerbitkan surat utang tersebut. Ia justru menilai bila mereka justru masih memiliki sejumlah anggaran.
“Saya masih belum tahu. Itu buat apa terbitin obligasi ya, kan uangnya sejumlah?” katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Purbaya menilai bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta masih sisa triliunan rupiah.
Kendati begitu Purbaya yakin bila penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta tidak akan membahayakan anggaran Pemda. Ia kembali mempertanyakan kenapa ada kebijakan tersebut.
“Kalau kredibel bagaikan DKI uangnya sejumlah sebenarnya enggak bahaya. Cuma jadi pertanyaan merupakan dia kan uangnya enggak kepakai sejumlah, buat apa nerbitin bond? Tapi saya enggak tahu, nanti saya cek lagi sama mereka ya,” jelas Purbaya.
Sekadar informasi, Pemprov DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah pada Juni 2027 mendatang.
Rencana ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers realisasi APBD triwulan II di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7/2026).
“Besarnya Rp 3,5 triliun, tenornya 7 tahun,“ beber Pramono.
Dana hasil obligasi tersebut rencananya akan digunakan demi membiayai sejumlah proyek publik, mengawali dari LRT, rumah sakit daerah (RSUD), sekolah, embung, hingga polder.
Pramono mengonfirmasi, dana itu akan digunakan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat sekitar.
Obligasi daerah ini sekaligus akan menjadi yang pertama diterbitkan oleh sebuah daerah di Indonesia.
Meski APBD Jakarta tercatat sekitar Rp81 triliun dan sebenarnya tidak terlalu membutuhkan dana tambahan, Pramono menilai langkah ini tetap penting sebagai untukan dari pembiayaan kreatif.
More Read
“Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjem, namun tetap meminjam itu lantaran demi menciptakan badannya makin sehat. Demikian juga bersama Jakarta, walaupun ada pemotongan DBH, kami menjalankan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh makin sehat,“ jelas eks Sekretaris Kabinet itu.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
