Komdigi Jadi ‘Hakim’ Konten? TAKDIR Gugat Aturan Pemblokiran ke Mahkamah Agung

MediaMerdeka.com – Tim Advokasi demi Demokrasi Ruang Digital Indonesia (TAKDIR) mengajukan pemohonan uji materi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Kuasa Hukum TAKDIR sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Mustafa Layong, menegaskan ada dua pasal dari PP itu yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi pers serta hak digital masyarakat sekitar negara.

Pasal yang dimaksud merupakan Pasal 95 tentang peran pihak pemerintah dalam pencegahan penyebaran informasi elektronik serta Pasal 96 huruf a dan b tentang pemutusan akses.

Tim menilai PP ini melanggar UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, UU No. 40 Tahun 1999 Pers, UU No. 39 Tahun 2009 tentang HAM, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Dua Pasal Karet

TAKDIR menilai Pasal 95 yang memuat frasa “pemutusan akses” oleh pihak pemerintah, tidak didefinisikan secara teknis batas tindakannya.

“Pemerintah menjalankan segala macam bentuk pembatasan akses, baik pemutusan akses jaringan, pemblokiran akun atau konten, tapi mencakup akses terhadap akun tersebut, atau bahkan penghapusan konten dan akun,” jelasnya

Kemudian, Pasal 96 huruf a, memuat frasa tentang pelanggaran terhadap UU yang dinilai amat luas lantaran pihak pemerintah merupakan lembaga pelaksana, bukan lembaga yudisial.

Mereka menyaksikan aturan itu lantas memosisikan Keaparatur negara kementerianan Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai “hakim” apakah suatu konten tertentu melanggar hukum atau tidak.