Legislator PDIP Kritik Ekspansi Bioskop: Jangan Sampai Jadi Risiko Baru bagi Industri Film

admin
By
admin
4 Min Read
baca 10 detik

MediaMerdeka.com – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, mengingatkan pihak pemerintah agar tidak menjadikan penambahan jumlah layar bioskop sebagai solusi tunggal demi mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional.

Menurut Novita, kebijakan ekspansi layar di tengah kondisi daya beli masyarakat sekitar yang masih tertekan justru berisiko menimbulkan persoalan baru untuk industri film.

Pernyataan tersebut disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Meski mengakui industri film nasional memperlihatkan perkembangan positif dari sisi kualitas karya maupun jumlah penonton, ia menilai tantangan yang dihadapi jauh makin kompleks daripada sekadar menambah infrastruktur bioskop.

“Pertanyaannya bukan sekadar berapa sejumlah layar yang perlu ditambah. Pertanyaannya merupakan apakah masyarakat sekitar memiliki kemampuan ekonomi yang cukup demi mengakses bioskop secara berkelanjutan, dan apakah industri film nasional telah memiliki ekosistem yang sehat demi memanfaatkan penambahan layar tersebut,” ujar Novita.

Ia mengingatkan pihak pemerintah agar tidak terjebak pada pendekatan yang cuma berorientasi pada peningkatan kapasitas pemutaran film.

Menurutnya, penambahan jumlah layar tidak akan menyerahkan dampak maksimal apabila daya beli masyarakat sekitar masih belum pulih dan masih sejumlah yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

“Jangan sampai negara mendorong investasi besar-besaran pembangunan layar baru, namun mengabaikan fakta bahwa seuntukan masyarakat sekitar masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Jika kursi bioskop bertambah namun penontonnya tidak bertambah secara proporsional, maka yang muncul merupakan risiko bisnis baru untuk industri itu sendiri,” tegasnya.

Selain persoalan daya beli, Novita juga menyoroti ketimpangan distribusi film. Ia menilai film nasional kerap kalah bersaing bersama film impor dalam memperoleh akses layar lantaran perbedaan kekuatan modal dan jaringan distribusi.

“Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, namun bagaimana layar yang ada dapat menyerahkan ruang yang adil untuk film Indonesia. Negara wajib hadir mengonfirmasi bahwa film nasional tidak senantiasa kalah oleh mekanisme pasar yang cuma mengejar keuntungan jangka pendek,” katanya.

Karena itu, Novita mendorong Keaparatur negara kementerianan Ekonomi Kreatif dan Keaparatur negara kementerianan Kebudayaan demi menghadirkan regulasi yang makin afirmatif guna memperkuat industri film nasional dari hulu hingga hilir.

“Yang dibutuhkan industri film Indonesia pada saat ini bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, namun keberpihakan kebijakan. Kita perlu regulasi yang mampu melindungi, menumbuhkan, dan memperkuat daya saing film nasional di negeri sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Novita mengusulkan revisi Undang-Undang Perfilman agar makin relevan bersama perkembangan teknologi, platform distribusi digital, dan dinamika industri kreatif global.

“Undang-Undang Perfilman yang ada pada saat ini telah tidak cukup relevan menyikapi perubahan teknologi, platform distribusi digital, dan tantangan industri kreatif global. Kita membutuhkan regulasi yang makin progresif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan perfilman nasional,” jelasnya.

Ia juga mengimbau pihak pemerintah menyusun roadmap perfilman nasional yang terukur dan berbasis data, serta menjalankan kajian independen mengenai dampak ekonomi dari penambahan jumlah layar bioskop.

Menurut Novita, kebijakan yang diambil wajib mampu menyerahkan nilai tambah yang luas untuk perekonomian, termasuk untuk tersangka UMKM dan pekerja kreatif.

“Kita tidak boleh terjebak pada logika bahwa semakin sejumlah layar maka industri otomatis semakin maju. Yang wajib diperkuat merupakan ekosistemnya, keberpihakan regulasinya, serta kemampuan masyarakat sekitar demi menikmati hasil pembangunan industri kreatif tersebut. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan demi menolong justru melahirkan persoalan baru untuk perfilman nasional,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *